Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy memberikan penjelasan terkait tudingan pengusaha yang menyebut tenaga kerja Indonesia kurang produktif. Menurutnya, kondisi ini tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi juga perusahaan tempat bekerja.
"Secara teoritik kita tidak mungkin menyediakan tenaga kerja yang siap pakai dari sekolah karena itu ada namanya pre service training. Jadi pelatihan sebelum memasuki dunia kerja. Itu jadi tanggung jawab masing-masing perusahaan," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/10).
Muhadjir melanjutkan, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menjadi jembatan dalam memberi pembekalan skill terhadap tenaga kerja terutama lulusan baru. Sementara untuk pematangan skill menjadi pekerjaan perusahaan.
"Kementerian Ketenagakerjaan yang menjadi jembatan, punya BLK untuk mengakomodasi lulusan SMK untuk masuk ke dunia kerja. Jadi itu tanggung jawab perusahaan dan ketenagakerjaan," jelasnya.
Pemerintah pun mengakui masih banyak yang harus diperbaiki dari ketersediaan tenaga kerja saat ini. Untuk itu, ada pendidikan vokasi yang tujuannya menciptakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
"Tapi kita sekarang berusaha untuk membuat terobosan agar anak SMK bisa masuk ke dunia kerja dengan cara kerja sama dengan industri, pemagangan, karena itu sekarang diupayakan anak-anak SMK belajar 60-70 persen di dunia industri. Tidak di kelas, tapi praktik di lapangan," jelasnya.
"Jadi ketika dia tamat langsung ke dunia kerja. Pendekatan kurikulumnya demand base, kurikulum yang menentukan perusahaan, maunya perusahaan seperti apa lulusannya, silakan, kurikulum dia tetapkan dengan pengawasan kita," tandasnya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Apindo, Danang Girindrawardana menyoroti produktivitas tenaga buruh di Indonesia yang masih rendah. Menurutnya, kenaikan upah di masa mendatang harus sejalan dengan kinerja para pekerjanya.
"Nah ini yang harus diperbaiki situasi itu. Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih di level rendah di Asean. Sementara upahnya sudah hampir di level tinggi di seluruh Asean. Jadi kontradiktif," jelas Danang.