Jokowi-Prabowo Diminta Tawarkan Program Infrastruktur Sesuai RPJMN

Pengamat Ekonomi, Faisal Basri, berharap kedua kandidat Calon Presiden (Capres) fokus untuk merealisasikan proyek pembangunan infrastruktur yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah disusun oleh Bappenas. Hal ini agar pembangunan yang dilakukan dalam 5 tahun ke depan menjadi terarah.

‎Menurut dia, kedua Capres jangan hanya mengeluarkan program-program pembangunan yang bombastis saat beradu debat dan kampanye. Sebab, program pembangunan yang muncul tiba-tiba dan tidak sesuai dengan RPJMN justru kebanyakan tidak berjalan dengan baik.

"Pak Jokowi di 2015 bilang akan bangun MRT di 5 kota. Kalau Pak Jokowi ngomong gitu, itu tidak tertib RPJMN.‎ Harusnya proyek yang dibangun sesuai dengan apa yang telah disusun secara tertib oleh Bappenas. Hasilnya pasti bagus," ujar dia di Jakarta, Kamis (14/2).

Dia mencontohkan, proyek prestisius yang ingin dibangun oleh pemerintah namun sebenarnya masuk dalam rencana sebelumnya yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung. Saat ini proyek tersebut belum menunjukkan progres yang berarti.

‎"Contohnya kereta cepat dibelokkan ke Meikarta dan ujungnya di Gedebage. Di Gedebage itu ada apa? Ada proyek Summarecon. Jadi itu proyek sebenarnya properti," kata dia.

Oleh sebab itu, lanjut Faisal, daripada kedua kandidat Capres beradu program infrastruktur yang muncul secara tiba-tiba, lebih baik menawarkan program pembangunan yang memang sudah masuk dalam RPJMN dan sudah dikaji kelaikannya.

"Proyek yang ngaco-ngaco ini tidak ada kajian akademisnya. Ayo tertib bernegara. Jangan tiru yang dilakukan negara lain yang tidak tertib, jadi jelas. Janji kampanye infrastruktur harus masuk dalam RPJMN, itu jadi acuan," tandas dia.

Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com