Menteri Susi Gandeng TNI Awasi Praktik Ekspor Kekayaan Laut Ilegal RI

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penguatan Ketahanan Pangan dan Pengamanan Sektor Kelautan dan Perikanan. Penandatangan MoU ini merupakan bentuk untuk memudahkan kerjasama antara KKP-TNI yang sudah dilakukan baik selama empat tahun terakhir.

Menteri KKP, Susi Pudjiastuti, mengatakan bukti baiknya kerjasama terlihat dari peningkatan antara lain nilai ekspor, nilai tukar nelayan (NTN), nilai tukar perikanan (NTP), dan nilai konsumsi ikan yang telah tercapai.

Oleh karena itu, Menteri Susi menilai bahwa peningkatan pengawasan di sektor kelautan masih perlu dilakukan. "Saya memerlukan dukungan panglima (TNI) dan seluruh jajarannya untuk kita menindak ke depan (pengawasan di sektor) sumber daya kelautan yaitu illegal export (ekspor ilegal) sumber daya kelautan, baik minyak mentah, gas, tambang, dan lain sebagainya," kata Menteri Susi melalui keterangan resminya, seperti dikutip Selasa (12/2).

Menteri Susi mengatakan, ekspor ilegal menjadi isu yang perlu diberikan perhatian khusus. Mengingat, mengacu pada data KKP, menunjukkan bahwa ekspor ilegal mencatat kerugian yang bahkan lebih besar dari impor ilegal.

Dengan demikian, peningkatan kinerja pengawasan di sektor kelautan dan perikanan ini sangat penting untuk menghadapi perang pangan (food security) yang akan terjadi di masa mendatang.

"Food security betul akan menjadi konflik di mana-mana. Begitu juga dengan energi. Jadi, sangatlah tepat (jika) TNI dengan segala kapasitas dan kekuatannya membantu membawa KKP untuk terus bisa melakukan program-program dan kebijakan-kebijakan untuk memastikan sumber daya laut dan perikanan kita ini terus ada, produktif, dan banyak untuk selama-lamanya," tutup Menteri Susi.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal TNI, Hadi Tjahjanto mendukung penuh langkah KKP dalam menjaga dan mengelola laut Indonesia. Sebab, baginya, kekayaan alam Indonesia cukup melimpah, terutama di sektor laut.

"Kita semua bertekad untuk melakukan sinergi antara KKP dan TNI karena kita sadari bahwa mulai dari dasar lautan sampai pucuk gunung, negara ini sangat kaya raya. Namun, kalau kita tidak jaga maka kekayaan itu akan hilang dan kita tidak merasakannya. Bayangkan bapak-bapak, mulai dari ikan teri sampai ikan paus ada di negara kita," ujar Hadi.

Menurutnya, kekayaan itu harus diimbangi dengan pengelolaan yang baik, termasuk dalam sektor kelautan dan perikanan. Dengan pengelolaan perikanan yang baik, dia berharap bahwa kekayaan sumber daya perikanan yang dimiliki Indonesia dapat dinikmati baik oleh masyarakat pesisir maupun industri perikanan untuk kesejahteraan rakyat.

"TNI menyadari betul untuk bisa mendukung KKP menjaga laut kita agar KKP juga bisa menjaga (laut) dengan baik tanpa adanya gangguan dari dalam maupun dari luar," tegasnya.

Dia menambahkan, TNI juga akan mengawal KKP mulai dari penangkapan pencuri benur, biota laut, hingga flora dan fauna yang diselundupkan melalui kapal perikanan.