Tak Banyak Dipahami, Utang Diakui Menteri Sri Mulyani Sedang Dijadikan Bahan Kampanye

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan kekesalannya karena isu utang yang merebak di masyarakat. Terlebih di masa kampanye pemilihan presiden (pilpres) seperti sekarang ini. Hal itu dia sampaikan di hadapan ratusan investor yang menghadiri acara Mandiri Investment Forum 2019.

Dia mengungkapkan, bukan hanya utang yang sering disengketakan, pelemahan Rupiah sepanjang 2018 juga banyak disoroti banyak pihak. Padahal, menurutnya, dua hal ini bukan satu-satunya tolak ukur bagi kesehatan perekonomian Indonesia.

"Selama masa kampanye seperti sekarang, orang banyak yang masih bingung atau tak memahami apa itu instrumen fiskal," kata Menkeu Sri Mulyani di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (30/1).

Dia mengungkapkan, masyarakat kerap kali dibingungkan mengenai instrumen fiskal negara. Bahkan, cenderung dijadikan isu semata. Sehingga yang banyak diekspos hanya masalah utang dan pajak.

"Maksud saya hari ini adalah bahwa Indonesia terlalu terobsesi dengan utang, pelemahan Rupiah dan defisit. Meskipun hal utama adalah fiskal dapat memainkan kebijakan yang tepat untuk menjaga perekonomian. Mereka seringkali bingung bahwa instrumen fiskal menjadi obyektif atau dilihat sebagai isu dibandingkan sebagai instrumen fiskal atau alat. Jadi mereka seringkali terobsesi dengan rasio pajak dan utang," ujarnya.

Menurutnya, ekonomi dunia saat ini dalam keadaan panas dan penuh ketidakpastian. Harga berbagai komoditas bisa naik atau turun setiap saat tanpa bisa diprediksi. Namun di tengah kondisi tersebut Indonesia terbukti dapat bertahan lebih baik dibandingkan negara lain. Seperti Turki misalnya.

"Salah satu buktinya adalah bahwa pemerintah mampu mengumpulkan pendapatan pajak (pajak dan bea cukai) yang telah tercatat meningkat," ujarnya.

Sepanjang 2018, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.521,4 triliun atau 94 persen dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.618,1 triliun. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak nonmigas adalah Rp 1.251,2 triliun, naik 13,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasi pajak nonmigas mencapai 90,3 persen dari target APBN 2018 sebesar Rp 1.385,9 triliun.

"Jadi ini bukan hanya tentang utang atau depresiasi Rupiah, tetapi (kondisi ekonomi Indonesia) adalah hasil dari banyak hal yang melintasi berbagai sektor. Salah satunya adalah pendapatan negara dari pajak," ujarnya.

Dia menjelaskan, instrumen penerimaan pajak, dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat. Untuk alasan ini, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan upayanya untuk mengumpulkan pendapatan pajak dan mempertahankan momentum. "Kami akan terus meningkatkan pendapatan pajak dan menjaga utang seimbang," tutupnya.