Blak-blakan Menteri Basuki saat dihubungi DPR soal apartemen baru

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimulyono belum menerima permintaan resmi mengenai rencana pembangunan gedung baru DPR. Namun demikian, dia mengaku sudah dihubungi oleh ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Anton Sihombing mengenai rencana tersebut. "Pertama saya belum ada permintaan resmi, baik yang mau audit yang lama maupun yang rencana mau bikin apartemen. Saya sudah di telepon ketua BURT, tapi resmi belum ada. Jadi saya belum bisa bergerak dan belum bisa bertindak," ujar Basuki saat ditemui di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Rabu (17/8).Basuki menegaskan, dalam pembangunan sebuah gedung negara harus melalui surat resmi berupa rekomendasi. Selain itu, pelaksanaan secara teknis dan tata cara pengaturan tahun jamak atau multiyears kontrak juga harus terlebih dahulu disampaikan kepada Kementerian PU-Pera. "Karena semua gedung negara kan mau dibangun pasti Seskan minta ke Menteri PUPR untuk rekomendasi. BNN mau bikin ya pasti bareksrim, termasuk teknis dan untuk multiyears kontrak pasti rekomendasi," tegasnya. "Dan mereka pun tidak bisa kalau tidak ada rekomendasi PU misalnya untuk multiyears kontrak tidak bisa jalan, teknisnya kan juga harus direkomendasikan," pungkasnya.