Kasus korupsi dana desa jadi sorotan. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Pemerintah Daerah agar terus mengawasi pengelolaan dana desa. "Kementerian Desa lalu aparat hukum termasuk Pemda harus betul-betul mengawasi penggunaan dana desa ini supaya sesuai dengan yang diharapkan Presiden," ujar Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/8). Dana desa merupakan salah satu program prioritas Jokowi. Dana desa ini digelontorkan guna mendorong keseimbangan pembangunan infrastruktur. Melalui dana desa, pemerataan pembangunan infrastruktur tidak hanya terjadi di Pulau Jawa tapi juga di pulau-pulau lain. "Dana ini kan ditransfer langsung ke desa. Dan ini kan pak Presiden selalu berkali-kali di dalam rapat kabinet disampaikan agar dana desa ini betul-betul dipakai untuk hal-hal yang produktif," kata Teten. Selain untuk pembangunan infrastruktur, dana desa ini diharapkan jadi stimulus perluasan lapangan pekerjaan di desa serta mendorong daya beli masyarakat. "Apalagi dalam situasi ekonomi yang seperti sekarang ini betul-betul dana desa harus menjadi penggerak ekonomi desa," tegasnya.Mantan Ketua Dewan Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia ini manambahkan penyelewengan dana desa tidak akan terjadi jika ada transparansi anggaran di tingkat Pemda. Presiden pun sudah menginstruksikan agar dana desa itu ditransfer secara langsung dari kabupaten ke kecamatan dilanjutkan ke desa."Sehingga kalau itu (instruksi Presiden) dilakukan, menurut saya kita tidak kuatir ada penyimpangan. Nah, ini yang harus dikoreksi. Mestinya ini jangan diganggu lah. Betul-betul digunakan sesuai arahan Presiden," pungkas Teten.Korupsi dana desa jadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pamekasan Achmad Syafii dan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya pada Kamis (3/8). Rudi Indra Prasetya diduga menerima suap untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa.
Teten: Dana desa jangan diganggu, gunakan sesuai arahan Presiden
Dana desa merupakan salah satu program prioritas Jokowi. Dana desa ini digelontorkan guna mendorong keseimbangan pembangunan infrastruktur. Melalui dana desa, pemerataan pembangunan infrastruktur tidak hanya terjadi di Pulau Jawa tapi juga di pulau-pulau lain.
Rekomendasi