Jepang kasih utang Rp 1.171 T bangun kereta sedang Jakarta-Surabaya

Japan Bank for International Corporation (JBIC) berencana untuk menambah pembiayaan sejumlah proyek di Indonesia. Hal ini sesuai dengan keputusan antara Perdana Menteri Shinzo Abe dan Wapres Kalla dalam pertemuan negara-negara G7 di Jepang pertengahan tahun ini.

Siti Nur Azzura
Oleh Siti Nur Azzura - Reporter
Jepang kasih utang Rp 1.171 T bangun kereta sedang Jakarta-Surabaya
Ilustrasi Investasi. ©2014 Merdeka.com

Japan Bank for International Corporation (JBIC) berencana untuk menambah pembiayaan sejumlah proyek di Indonesia. Hal ini sesuai dengan keputusan antara Perdana Menteri Shinzo Abe dan Wapres Kalla dalam pertemuan negara-negara G7 di Jepang pertengahan tahun ini.

CEO JBIC Takashi Maeda mengatakan, pihaknya akan menambah anggaran sebesar USD 90 miliar atau Rp 1.171 triliun, yakni dari USD 110 miliar menjadi 200 miliar. Di mana dana tersebut akan digunakan untuk penambahan pembiayaan kerja sama proyek infrastruktur.

"Kami akan bekerja sama dalam menjalankan proyek-proyek berskala besar, seperti Pertamina dan PLN tanpa jaminan pemerintah. Jadi ini adalah sebuah tren baru," kata Maeda seperti ditulis Antara, Rabu (19/10).

Dia menambahkan, proyek infrastruktur yang akan dibangun akan lebih luas, di antaranya sektor energi ramah lingkungan dan sektor transportasi. Menurutnya, proyek yang ditawarkan tersebut memiliki kualitas tinggi, sehingga pemerintah Indonesia tidak perlu khawatir akan ketahanannya.

"Kami sangat berharap ada penandatanganan kesepakatan proyek migas di Jawa. Kami juga ingin mendapatkan kesempatan untuk mendukung proyek infrastruktur yang lebih besar lagi di Indonesia," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar mengatakan JBIC telah membiayai proyek MRT di Jakarta. Lembaga keuangan tersebut juga mengusulkan pembiayaan proyek Pelabuhan Patimban, Subang, dan kereta api sedang Jakarta-Surabaya.

"Termasuk Batang (PLTU Batang) yang secara finansial tidak ada masalah, kecuali persoalan pembebasan lahan," jelasnya.

"Mereka juga telah menurunkan syarat-syaratnya, di antaranya kewajiban pemerintah Indonesia untuk menyiapkan dana jaminan," pungkas Oemar.

Rekomendasi