Pemerintah dorong penggunaan teknologi untuk transportasi Tanah Air

Kementerian Perhubungan bersama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerja sama untuk melakukan modernisasi dalam penggunaan teknologi bagi transportasi di Indonesia. Meski begitu, masih banyak hal yang perlu dikaji oleh kedua belah pihak.

Siti Nur Azzura
Oleh Siti Nur Azzura - Reporter
Pemerintah dorong penggunaan teknologi untuk transportasi Tanah Air
Ilustrasi Transportasi Umum. ©2014 Merdeka.com

Kementerian Perhubungan bersama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerja sama untuk melakukan modernisasi dalam penggunaan teknologi bagi transportasi di Indonesia.

"Kemenhub akan senantiasa memanfaatkan hasil-hasil perekayasaan BPPT untuk menunjang pembangunan dan modernisasi infrastruktur transportasi Indonesia" kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melalui keterangan resminya, Sabtu (24/9).

Salah satu kesepakatan yang dihasilkan adalah uji coba prototipe Sistem Navigasi Penerbangan Nir Radar atau Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B), hasil rekayasa BPPT di Bandara Pendidikan Penerbangan Curug. Dengan teknologi ini, para siswa air traffic control (ATC) dapat memanfaatkan teknologi buatan Indonesia yang lebih sederhana.

Diharapkan lembaga pendidikan penerbangan tersebut dapat mendukung program pelatihan untuk meningkatkan ketersediaan tenaga ATC yang sangat dibutuhkan sejalan dengan meningkatnya industri penerbangan Indonesia.

"Kami telah memberikan instruksi kepada Ditjen Perhubungan Udara agar Sistem Navigasi Penerbangan (ADS-B) BPPT ini segera dapat dipasang di beberapa Bandara di Papua, yang saat ini paling membutuhkannya," imbuhnya.

Berdasarkan catatan BPPT, dari 296 bandara di Indonesia (semua kategori) sekitar 255 bandara berpotensi membutuhkan perangkat ADS-B untuk Mini ATC dan Surface Movement Monitoring.

Selain itu, Budi juga meminta BPPT untuk mengkaji desain, konstruksi, dan social engineering pembangunan LRT di Indonesia. Nantinya, hal ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan nasional pada sektor kereta api yang lebih cost effective.

"Ada satu perusahaan milik negara yang telah menyatakan memiliki kemampuan membangun LRT dalam konstruksi dan rolling stocks, dengan sepenuhnya memanfaatkan sumber dana non-APBN. Saya berharap Kepala BPPT dan Ditjen Perkeretaapian untuk mengkaji pernyataan perusahaan tersebut dan melihat feasibility penerapannya untuk dapat digunakan sebagai policy recomendations," pinta Budi.

Untuk sektor Perhubungan Laut, akan dilakukan peningkatan dan perluasan kerjasama pengujian prototype kapal laut, guna dapat diperoleh kapal-kapal produk Nasional yang memiliki safety standards yang teruji dan dapat diterima secara Internasional.

Nantinya, akan dilakukan kajian rekomendasi produksi kapal-kapal secara nasional yang favorable dan dapat membuat produsen kapal Nasional mau membangun kapal-kapal khusus dengan standar Internasional guna mendukung program Tol Laut.

Rekomendasi