Juni 2015, pemerintah berencana mulai menerapkan sistem distribusi tertutup untuk penjualan gas elpiji 3 kg. Nantinya, beli gas 3 kg wajib menggunakan kartu khusus.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah akan melihat dulu hasil uji coba terkait dengan penerapan sistem distribusi elpiji bersubsidi tabung.
"Kami akan melihat dulu hasil uji coba," singkat Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, seperti dilansir Antara, Rabu (25/3).
Mantan ketua umum Partai Golkar ini menegaskan, pemerintah bakal terus mengawasi agar masyarakat golongan mampu tidak lagi menggunakan gas elpiji 3 kg. Menurutnya, ini juga sebagai langkah mengurangi disparitas yang ada terkait dengan harga.
Sekadar diketahui, pemerintah bakal melakukan distribusi tertutup untuk penyaluran gas elpiji subsidi atau 3 kilogram. Rencana tersebut mulai diterapkan pertengahan tahun ini.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, Kementerian ESDM masih mempersiapkan teknis mekanisme pendistribusian tertutup untuk gas elpiji 3 kg.
Nantinya, para pengguna elpiji subsidi harus membeli dengan menggunakan kartu. Namun, dia belum mengetahui apakah kartu tersebut diintegrasikan ke Kartu Indonesia Sehat (KIS) milik Presiden Joko Widodo atau tidak.
"Salah satu opsinya pakai kartu itu, sedang kita bahas apakah digabungkan kartu sakti pak Presiden sekalian di situ datanya," ujar dia usai acara Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) di Hotel Le Meredien, Jakarta, Jumat (6/2).
Wiratmaja menegaskan pendistribusian tertutup akan mulai dilakukan di Indonesia bagian Timur. Tahun depan seluruh wilayah yang memiliki depo elpiji juga akan dilakukan distribusi tertutup.
"Pilot project pertengahan tahun mungkin akan dimulai. Secara skala kecil kan kemari sudah dicoba di Batam, Solo, Malang. Itu yang mekanismenya pakai kartu. Jadi kita akan bikin pilot project yang skalanya lebih besar," kata dia.