Kebijakan ekonomi Jokowi-JK berpotensi perlebar jurang kaya-miskin

Kesenjangan sosial kehidupan orang kaya dan miskin masih tergolong tinggi di Indonesia, sekitar 0,41. Kebijakan pemerintah belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan ini.

Rektor Kwik Kian Gie School of Business, Anthony Budiawan memprediksi, lima tahun kepemimpinan Jokowi-JK, ada potensi peningkatan kesenjangan sosial. Namun bukan berarti tertutup kemungkinan mempersempit jurang kaya dan miskin.

Dia melihat, kebijakan pemerintahan Jokowi-JK belakangan ini justru memperlebar jurang kaya dan miskin. Sebab, kebijakan yang seharusnya bisa membantu meringankan beban masyarakat kecil dan masyarakat miskin justru ditiadakan atau dipangkas.

"Pertama, subsidi BBM dihapus, subsidi kereta api ekonomi dihapus, padahal ini semua untuk rakyat-rakyat kecil, dan PPN jalan tol, sementara saja baru akan dikenakan," kata Budiawan di Jakarta, Rabu (18/3).

Dirinya juga mengkritik kebijakan pemerintah memberikan subsidi kepada Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodisel dan bioethanol. Padahal sesungguhnya kebijakan ini sejatinya hanya menguntungkan pengusaha kaya.

"Malah menghapus subsidi BBM untuk rakyat miskin. Apakah ini tepat sasaran atau tidak? Tetapi penghapusan BBM meningkatkan inflasi, dan peningkatan inflasi membebani rakyat miskin," ujarnya.

Dia menyarankan pemerintah menggunakan pendekatan pajak untuk mempersempit jurang kaya dan miskin. Untuk mengurangi kesenjangan pendapatan bisa dengan kebijakan redistribusi pendapatan. Salah satunya melalui pajak progresif yang kemudian ditransfer dalam bentuk akses pada kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

"Jadi peran pemerintah untuk menekan kesenjangan sosial sangat mudah yaitu melalui pajak, dan harapannya adalah yang progresif, yang semakin kaya pajaknya makin besar," ucapnya.