Presiden baru diminta tak obral pembangunan jalan tol

Presiden mendatang diminta untuk tidak mengobral pembangunan jalan tol, terutama di luar Jawa. Pasalnya pembangunan jalur cepat di wilayah itu belum memiliki kelayakan finansial atau dengan kata lain belum menguntungkan investor.

Pengamat Transportasi Unika Soegijapranata Djoko Setijawarno mengingatkan kepada suksesor Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk berhati-hati menambah jumlah jalan tol di Tanah Air. Ketimbang membangun jalan tol, presiden mendatang diusulkan untuk mendorong pembangunan moda transportasi massal.

Djoko mencontohkan, untuk menghubungkan Balikpapan dan Samarinda pemerintah tidak perlu membangun tol sepanjang 99,02 kilometer yang menghabiskan biaya Rp 9,5 triliun. Pemerintah cukup membangun rel kereta api senilai Rp 3 triliun. Selisih Rp 6,5 triliun masih bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan transportasi publik di dua ibu kota tersebut.

"Tak sampai Rp 5 triliun sudah dapat jalur kereta  dan transportasi umum di dua kota tersebut. Ini bisa hemat 50 persen," ucap Djoko kepada merdeka.com, Senin (14/7).

Atas dasar itu, Djoko juga meminta presiden baru untuk mengevaluasi proyek pembangunan tol Trans-Sumatera. Soalnya, banyak ruas yang tidak cukup memiliki kelayakan finansial.

"Angkutan umum manfaatnya setelah terbangun akan banyak rakyat yang menikmatinya, bisa hemat BBM. Tol hanya untuk yang punya kendaraan, orang kaya, memicu boros BBM."