CPO dilarang masuk AS, Mendag sampaikan protes

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyampaikan tanggapan resmi terkait produk crude palm oil (CPO) atau minyak sawit asal Indonesia yang dilarang masuk ke Amerika Serikat.

Melalui siaran pers yang diterima merdeka.com, Mendag menilai bahwa badan karantina Environment Protection Agency (EPA) Amerika Serikat mengesampingkan komitmen Indonesia yang tengah berupaya melindungi lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

"Presiden telah menyampaikan komitmennya untuk mengurangi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada 2020 dan menargetkan penurunan emisi sebesar 41 persen melalui kerjasama internasional," kata Dirjen Perdagangan Luar Negeri Deddy Saleh di Jakarta, Jumat (4/5).

Berdasarkan aturan yang diterapkan Amerika Serikat, bahan baku untuk produk bio diesel dan renewable diesel harus memenuhi ketentuan minimal 20 persen ambang batas pengurangan emisi gas kaca. Menurut analisis EPA, CPO hanya berada pada level 11-17 persen sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagai bahan bakar terbarukan.

Dalam tanggapan resminya yang diserahkan ke pemerintah AS pada akhir April lalu, Mendag juga menyebutkan bahwa dalam menghitung emisi gas rumah kaca, EPA banyak menggunakan data-data yang bersifat asumsi, bukan data riil.

Hasilnya tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Indonesia mengusulkan agar EPA menggunakan metode lain dalam penghitungan gas rumah kaca. Padahal, berdasarkan studi yang dilakukan Food Policy Research Insitute tahun 2010, CPO merupakan tanaman paling efisien dibanding tanaman penghasil minyak nabati lain.

CPO hanya membutuhkan 0,26 hektar lahan untuk menghasilkan 1 ton minyak sawit. "Dalam perhitungan ilmiah, CPO jauh lebih efisien dibanding tanaman lain seperti misalnya kedelai, biji bunga matahari dan rape seed," jelas Deddy.