Raih layak investasi & WTP, menkeu tulis surat 'cinta' untuk Jokowi
Merdeka.com - Lembaga pemeringkat Standard & Poor's (S&P) menaikkan peringkat surat utang Indonesia menjadi laik investasi atau investment grade. Kenaikan ini diberikan karena pemerintah dinilai mampu menekan risiko fiskal.
Kenaikan peringkat ini akan berdampak pada semakin murah biaya Indonesia dalam menarik utang. S&P telah menaikan rating Indonesia ke BBB- dari BB+.
Selain itu, pemerintah berhasil mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2016. Keberhasilan predikat tersebut didapatkan setelah 12 tahun sejak 2004.
Atas keberhasilan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sangat gembira. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini langsung menulis surat 'cinta' ke Presiden Joko Widodo dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Tulisan ini diunggah di laman Facebooknya dan instagram @smindrawati.
Begini isi suratnya:
Teruntuk: Seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang saya sayangi dan banggakan.
Tulisan ini saya buat untuk mengucapkan terima kasih, penghargaan dan apresiasi yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat atas dua berita gembira untuk Indonesia hari ini, yaitu: pertama kali sejak Republik Indonesia menyusun laporan keuangan dan pertanggung-jawaban APBN 12 tahun lalu, pemerintah memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh BPK-RI.
Yang kedua adalah berita tentang Indonesia yang mendapat peningkatan rating menjadi investment grade oleh S&P, kenaikan sejak 2011.
Prestasi baik ini adalah hasil kerja keras, ketekunan, ketelitian, dedikasi dan kesetiaan anda semua untuk membangun Indonesia lebih baik. LUAS BIASA!!
Perjalanan yang kita mulai 12 tahun lalu (2004) dengan mulai menyusun neraca dan menyusun laporan keuangan pemerintah pusat dari cash basis menuju sistem accrual, sungguh tidak mudah, namun hari ini kita mencapai titik tertinggi- WTP!!
Mari kita gunakan capaian ini untuk terus menjaga, mengelola, membangun dan mempertanggungjawabkan keuangan negara secara makin baik.
Keuangan negara adalah milik rakyat, dari rakyat dan sudah seharusnya hanya untuk rakyat.
Untuk membangun kesejahteraan rakyat secara adil.
Ucapan terima kasih saya persembahkan untuk segenap jajaran Kemenkeu atas hasil kerja keras, ketekunan, ketelitian, dedikasi dan kesetiaan anda semua untuk membangun Indonesia lebih baik.
Terima kasih juga kepada Bapak Presiden Jokowi atas dukungan beliau kepada Kemenkeu untuk pengelolaan keuangan negara yang bersih dan akuntabel.
Terima kasih juga untuk BPK-RI yang menjadi partner andal dalam membangun keuangan negara yang bertanggung-jawab dan transparan.
Juga untuk DPR - RI yang menjalankan hak budget untuk kesejahteraan rakyat.
Jajaran Kemenkeu, perjalanan kita untuk membangun Indonesia adil, beradab dan sejahtera serta bermartabat akan terasa ringan apabila kita bersatu dan bekerja sama dalam kebaikan dan kemajuan.
Mari kita bangun jiwanya, bangun badannya untuk INDONESIA RAYA.
Jakarta, 19 Mei 2017
Sri Mulyani Indrawati
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi 29 perusahaan Singapura akan berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Baca SelengkapnyaSaat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi menyebut kondisi itu sangat memprihatinkan dan menjadi pekerjaan besar untuk pemerintah.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, optimisme swasta berperan untuk menggerakan ekonomi nasional.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, jika kedua utang itu digabung, Indonesia ke depan berpotensi menghadapi masalah serius.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut rasio penduduk Indonesia yang berpendidikan strata 2 (S2) dan strata 3 (S3) masih sangat rendah.
Baca SelengkapnyaEstimasi investasi dari 2 negara tersebut diperkirakan mencapai Rp7 triliun.
Baca SelengkapnyaPWRI menyebut keterlibatan H pada kasus investasi bodong ini sama sekali tidak ada sangkut paut dengan mereka.
Baca Selengkapnya