PUPR Ungkap Penyebab Banjir DKI karena Normalisasi Sungai Berhenti Sejak 2017

Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut penyebab banjir Jakarta karena belum optimalnya pembangunan prasarana pengendalian banjir. Di mana, sejak 2017, belum dapat dilakukan normalisasi pada keempat sungai karena terkendala pembebasan lahan.

Empat Daerah Aliran Sungai (DAS) yang juga menjadi lokasi terparah banjir Jakarta antara lain Sungai Krukut, Sungai Ciliwung, Sungai Cakung, dan Sungai Sunter. Pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah untuk dapat mengantisipasi datangnya banjir lanjutan di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

"Untuk penanganan darurat bersama pihak terkait, telah difungsikan pompa, karung pasir, bronjong dan tanki air agar kawasan dan prasarana publik terdampak dapat segera berfungsi kembali," jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Kamis (2/1).

Pada keempat sungai tersebut kini dilakukan upaya pengendalian banjir. Seperti Program Pengendalian Banjir Sungai Ciliwung yang sudah ditangani 16 km dari rencana keseluruhan 33 km.

Dari pengamatan aerial pada Rabu (1/1) pukul 15.00–16.30 WIB, tampak bahwa area sekitar sungai yang telah dilakukan normalisasi sungai relatif aman. Sedangkan, pada area sekitar sungai yang belum dilakukan normalisasi dalam kondisi tergenang banjir (semisal di Bidara Cina).

"Demikian halnya pada Sungai Cipinang yang belum dinormalisasi, area sekitar juga tergenang banjir," ucap Basuki.

Di hulu Sungai Ciliwung juga tengah dilaksanakan pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi dengan progres pembebasan tanah di atas 90 persen dan progres fisik saat ini mendekati 45 persen. Kedua bendungan tersebut direncanakan selesai pada akhir 2020.

Untuk percepatan pelaksanaan Sodetan Sungai Ciliwung dari Sungai Ciliwung ke Sungai Cipinang, telah diajukan perbaikan penetapan lokasi (penlok) dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung–Cisadane Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR ke Gubernur DKI pada 26 Desember 2019.

"Masyarakat setempat telah menyetujui pemanfaatan lahan untuk kelanjutan pembangunan sodetan sepanjang 600 meter dari keseluruhan 1.200 meter," ujar Menteri Basuki.

Sementara untuk pengendalian banjir Kota Bekasi dan sebagian Kabupaten Bekasi, Kementerian PUPR sudah membuat Perencanaan Pengendalian Banjir Kali Bekasi, di mana pada 2020 akan dilakukan Value Engineering terhadap perencanaan tersebut dan segera ditindaklanjuti dengan pekerjaan fisik konstruksinya.

Jokowi: Banjir Jakarta Karena Kerusakan Ekosistem dan Buang Sampah Sembarangan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut banjir yang merendam sejumlah wilayah di Jabodetabek dikarenakan kerusakan ekosistem dan ekologi. Tak hanya itu, dia menilai banjir tersebut juga terjadi lantaran masyarakat membuah sampah sembarangan.

"Karena ada yang disebabkan oleh kerusakan ekosistem, kerusakan ekologi yang ada. Tapi juga ada yang memang karena kesalahan kita yang membuang sampah dimana-dimana banyak hal," ujar Jokowi di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Kamis (2/1/2020).

Untuk itu, Jokowi meminta agar pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk bekerja sama menangani masalah banjir tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan bahwa hal terpenting saat ini adalah mengevakuasi warga terdampak banjir.

"Keselamatan keamanan masyarakat harus didahulukan. Nanti urusan penanganan banjir secara infrastrukturnya akan kita bicarakan setelah penanganan evakuasi selesai," jelas Jokowi.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com