Proyek Renovasi 3 Pelabuhan Sulteng Gunakan Utang BUMN Rp 900 Miliar
Merdeka.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan biaya pinjaman dari sejumlah BUMN sebesar Rp 900 miliar untuk memperbaiki tiga pelabuhan yang ada di Sulawesi Tengah (Sulteng), yakni Pelabuhan Pantoloan, Pelabuhan Wani dan Pelabuhan Donggala.
Pemerintah saat ini juga telah menjalin kerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) untuk membenahi kerusakan infrastruktur dan fasilitas akibat bencana gempa bumi dan tsunami di Palu dan sekitarnya beberapa waktu lalu.
"Sementara ini sifatnya masih sementara dilakukan. Tetapi kita bekerjasama dengan ADB akan membangun fasilitas-fasilitas, infrastruktur-infrastruktur yang ada di Sulteng ini," ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, di Pelabuhan Wani, Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (10/8).
Dari sekian banyak infrastruktur dan fasilitas yang akan diperbaiki, Menhub Budi melanjutkan, salah satu yang menjadi prioritas yakni renovasi Pelabuhan Pantoloan, Wani dan Donggala.
"Kalau di Pantoloan pelabuhannya multi purpose. Jadi di situ ada kontainer, ada curah cair curah padat, ada penumpang. Sedangkan di sini (Wani) memang lebih banyak untuk barang, terutama sayur dan buah-buahaan. Sedangkan di Donggala pelayanan dan sebagainya," tuturnya.
Secara dana, dia menghitung ada sekitar USD 70 juta atau sekitar Rp 900 miliar untuk membenahi ketiga pelabuhan tersebut. Biaya terbesar akan dialokasikan untuk Pelabuhan Pantoloan lantaran akan memanjangkan suatu dermaga dengan panjang lebih dari 100 meter.
Ongkos sebanyak itu disebutnya berasal dari pinjaman kepada beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar, seperti Pelindo dan Angkasa Pura. "Pinjaman kepada institusi, jadi pinjaman kepada Pelindo, tapi soft loan. Dan juga pinjaman kepada Angkasa Pura," ungkap Menhub Budi.
Adapun secara proses pengerjaan, dia menyatakan, baru akan dimulai pada 2020 mendatang. Pengerjaannya pun diutarakannya bakal berlangsung selama 3 tahun.
"Tahun ini baru perencanaan, tahun depan baru mulai bangun, 2020. Ini sedang desain, yang desain ADB sendiri karena ini international institution. (Berapa lama proses pengerjaan pelabuhan?) Kira-kira 3 tahun membangun," pungkasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tinjau RSUD Kumpulan Pane Tebing Tinggi, Jokowi Janjikan Renovasi dan Tambah Kapasitas Bangunan
Alasannya karena RSUD Kumpulan Pane menjadi tempat tujuan berobat masyarakat di kabupaten/kota sekitar Kota Tebing Tinggi.
Baca SelengkapnyaKunjungi Sumbu Kebangsaan IKN, Presiden Jokowi Lakukan Penanaman Pohon Bersama
Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke IKN guna meninjau kembali progres pembangunan.
Baca SelengkapnyaMenteri Basuki Tak Dampingi Jokowi Resmikan Tol di Sumatera Utara, Ini Penjelasan Kementerian PUPR
Dalam jajaran pejabat yang hadir, tidak ada sosok Basuki Hadimuljono dalam pada upacara peresmian dua ruas jalan tol dengan nilai proyek sebesar Rp4,7 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tersisa 6 Bulan, Begini Rupa Pembangunan IKN Nusantara yang Bakal Gelar HUT RI Ke-79
Tampak beberapa gedung inti pemerintahan yang kian menunjukkan bentuknya.
Baca SelengkapnyaSoal Pembangunan IKN, Anies Lebih Pilih Perbaiki Jalan dan Kelas Rusak di Kalimantan
Anies menilai dana yang dipakai untuk membangun IKN akan sangat bermanfaat ketika dipakai untuk membangun ruang kelas hingga jalan rusak di Kalimantan
Baca SelengkapnyaPembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi Dilanjutkan Tahun Ini
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono merespons soal mangkraknya proyek Tol Gilimanuk - Mengwi.
Baca SelengkapnyaRugikan Negara Rp1,3 Triliun, 6 Tersangka Korupsi Pembangunan Jalur KA Besitang-Langsa Ditahan
Kejaksaan Agung menetapkan enam tersangka korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2017-2023.
Baca SelengkapnyaSempat Mangkrak, Embung Senilai Rp2,5 Miliar di Kebumen Ini Justru Terbengkalai dan Ciptakan Masalah Baru bagi Warga
Proyek bendungan itu sempat mangkrak diduga karena kontraktornya tidak dibayar.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca Selengkapnya