PNS pajak kini susah pensiun dini buat jadi konsultan

Merdeka.com - Kementerian Keuangan menerbitkan beleid anyar yang melarang pegawai Direktorat Jenderal Pajak cepat-cepat pensiun, lalu beralih profesi menjadi konsultan perpajakan. Beleid ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111 Tahun 2014, dan sudah resmi berlaku sejak 9 Juni 2014.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan kebijakan tersebut mempertimbangkan potensi adanya pelanggaran etik, ketika PNS pajak yang masih aktif, tiba-tiba berhenti dan menjadi konsultan perpajakan swasta.

"Kalau (pensiun dini lalu jadi konsultan) artinya kan anda regulator, lalu anda menjadi penasehat dari pelaku usaha. Kan ada potensi conflict of interest," ujarnya di Jakarta, Kamis (19/6).

Kini, seorang pegawai pajak harus memenuhi dua syarat sebelum bisa menjadi konsultan partikelir. Soal peraturan umum, hampir sama dengan mekanisme pensiun dini abdi negara lainnya. Yakni, pemberhentian harus atas permintaan pegawai bersangkutan. Lalu, profesi sebagai penasehat perpajakan baru bisa dilakukan bila sudah dua tahun berselang dari masa turun Surat Keputusan (SK) menyatakan pegawai tersebut resmi berhenti sebagai PNS.

Sekarang, kebijakan Kemenkeu semakin berat, karena ada prasyarat khusus tambahan yang sebelumnya tak pernah diatur. Yaitu PNS Ditjen Pajak yang hendak pensiun dini minimal sudah bekerja 20 tahun. Lalu selama bekerja di otoritas pajak, dia tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat.

Di luar itu, bekas PNS pajak hendak jadi konsultan diwajibkan lulus ujian sertifikasi konsultan pajak, serta mengikuti kegiatan penyetaraan tingkat sertifikasi yang hanya diikuti pensiunan pegawai Ditjen Pajak.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengeluhkan banyaknya pegawai pintar di instansinya memilih pindah ke sektor swasta. Itu termasuk beberapa orang yang berkarir sebagai konsultan perpajakan.

Eksodus pegawai pajak terjadi akibat gaji minim, sedangkan beban kerja mereka sangat berat. "Remunerasi kita rendah, jadi banyak yang resign. Mereka laku di swasta, gajinya pada gede semua di swasta mereka pindah semua," kata Fuad.

Bila merujuk aturan remunerasi Kementerian Keuangan, gaji pegawai pajak terdiri atas 27 tingkatan, dari grade I hingga grade tertinggi. Golongan terendah memperoleh tunjangan pembinaan sebesar Rp 1,33 juta. Sedangkan yang tertinggi seperti direktur di grade 27, gaji bulannya mencapai Rp 46 juta per bulan.