PNS Diminta Tetap Absen Saat Libur Panjang
Merdeka.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengimbau kepada seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan untuk para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS saat libur panjang. Pengawasan tersebut bisa dilakukan dengan wajib mengisi daftar absensi pegawai.
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Rini Widyantini, mengatakan ini dilakukan agar PNS tidak berpergian ke luar kota selama libur panjang.
"Memang pengawasan ini bisa dilakukan dengan berbagai hal. Saya bisa memberikan contoh, kita selalu selama liburan ini untuk dilakukan absensi selama liburan," kata Rini dalam sesi teleconference, Kamis (11/2).
"Dari absensi ini kita ada keterangan mengenai lokasi di mana kita berada, sehingga bisa dilihat kapan atau bagaimana si pegawai itu berada pada waktu liburan," jelasnya.
Dia pun meminta kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar mengembangkan metode pengawasan berbasis IT tersebut.
Namun, bila memang tidak dimungkinkan, Rini menganjurkan agar dilakukan metode pengawasan lain selama masa libur panjang seperti saat Tahun Baru Imlek 2021.
"Memang kita belum ada secara khusus metodenya seperti apa, dan itu akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi di masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah," imbuhnya.
PNS Absensi Disertai Lokasi Terkini
Terkait pendataan selama libur Imlek kali ini, Rini melanjutkan, pemerintah juga mewajibkan PNS untuk mengisi absensi dengan menyertakan lokasi terkini sejak Kamis, 11 Februari 2021.
Hal ini diterapkan agar seluruh PNS mematuhi larangan pergi ke luar kota/mudik selama libur Tahun Baru Imlek, tepatnya sejak 11-14 Februari 2021.
"Saya tegaskan, 11 Februari adalah tanggal dimulainya ke luar daerah, itu disesuaikan dengan kebijakan Satgas Penanganan Covid-19. Dengan demikian, tanggal 11 merupakan hari kerja bagi seluruh ASN. Dan seluruh PNS tetap lakukan tugas kedinasan sebagaimana mustinya," tuturnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ingat, PNS Tak Netral saat Pemilu 2024 Bisa Kena Sanksi Pidana
Baca SelengkapnyaHal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden No. 21/2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara
Baca SelengkapnyaProses penetapan kenaikan pangkat dilaksanakan secara digital menggunakan Sistem Informasi ASN atau SIASN.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menteri PANRB, Azwar Anas mengingatkan agar PNS tidak memperpanjang libur lebaran.
Baca SelengkapnyaPNS yang berpindah ke IKN Nusantara gelombang pertama akan mendapat insentif yang lebih besar.
Baca SelengkapnyaPara atasan diperbolehkan memberikan izin cuti ke PNS, dengan catatan pelayanan publik tetap berjalan.
Baca SelengkapnyaPemerintah meminta PNS untuk tetap netral saat pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSejak September 2018 hingga Januari 2019, ketiga berhasil melakukan pinjaman fiktif menggunakan data 14 sekolah.
Baca SelengkapnyaSKPD/UKPD yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat pun tetap melaksanakan tugasnya itu.
Baca Selengkapnya