Merdeka.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pimpinan Erick Thohir terus memantapkan komitmen untuk menciptakan ekosistem pertanian terintegrasi melalui Program Makmur. Salah satu cara yaitu dengan dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman antara tujuh BUMN yang akan menjadi penanggungjawab program ini.

"Penandatangan MoU antara RNI, PIHC, PTPN III, Perhutani, BRI, Askrindo, dan Asuransi Jasindo merupakan langkah lanjutan BUMN dalam mensukseskan Program Makmur," kata Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Cahyo Adi di sela-sela acara penandatanganan MoU Program Makmur di Jakarta, (12/1).

Asuransi Jasindo sebagai perusahaan yang memberikan perlindungan bagi petani dari risiko gagal panen yang disebabkan bencana alam, hama, dan risiko-risiko lain, meyakini perlindungan asuransi dapat memberikan rasa aman kepada para petani dalam menjalankan kegiatannya.

"Asuransi Jasindo selaku bagian dari Holding Perasuransian dan Penjaminan atau yang dikenal dengan nama Indonesia Financial Group (IFG) siap mendukung penuh program perlindungan petani dalam Program Makmur, asuransi dapat menjadi solusi di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini," lanjutnya.

Asuransi Jasindo yang dipercaya sebagai penyedia perlindungan risiko budidaya yaitu Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Tani Jagung (AUTJ) berkeyakinan bahwa teknologi digital yang dimiliki perusahaan dapat memaksimalkan layanan yang diberikan kepada petani.

"Kami percaya, dengan mendorong digitalisasi, integrasi, dan otomatisasi data yang dilakukan akan memudahkan setiap petani yang tergabung dalam Program Makmur untuk mendapatkan perlindungan asuransi pertanian," jelas Cahyo.

Program Makmur yang merupakan singkatan dari “Mari Kita Majukan Usaha Rakyat” telah diresmikan pada Agustus 2021 di Kabupaten Subang, Jawa Barat, oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Sebelumnya Erick mengatakan, program itu dilaksanakan untuk menghubungkan petani dengan pihak project leader, asuransi, lembaga keuangan, teknologi pertanian, pemerintah daerah, agro input, hingga jaminan ketersediaan pupuk non-subsidi.