Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Peruri tak ambil pusing kebijakan uang elektronik BI

Peruri tak ambil pusing kebijakan uang elektronik BI rupiah. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Perusahaan pelat merah pencetak uang, Perum Peruri mengaku tak khawatir dengan kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk meminimalisir uang beredar. BI berencana penggunaan mengoptimalkan uang elektronik.

"Memang ada pengaruh, tapi semua formula yang beredar kendali kebijakannya ada di BI, sejauh ini dengan uang elektronik belum berdampak signifikan pada bisnis percetakan uang kita," ujar Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha, Atje Muhammad Darjan, saat ditemui di Jakarta, Kamis (3/7).

Menurutnya, ke depan orderan BI pada uang kertas justru nampaknya akan terus meningkat. Dia menambahkan, Peruri saat ini juga tengah mempersiapkan sebagai perusahaan jasa pendukung dan penunjang pembayaran sistem elektronik melalui Peruri digital security.

"Kita sudah menerima jasa personalisasi, apakah itu kartu pembayaran bisa debet bisa kredit, juga personalisasi dokumen, adanya rencana dokumen keimigrasian e-passport kita ingin produksi blanko passport sekaligus jasanya, inilah yang sudah di antisipasi sistem pembayaran elektronik, membangun card manajemen dengan kemitraan strategis," jelas dia.

Meski telah memiliki peran vital bagi Indonesia,  saat ini Perum Peruri terus berinovasi mengembangkan bisnis melalui anak usahanya untuk memproduksi kertas dengan tingkat keamanannya tinggi.

"Malah ingin membuat kertas uang dari hulu sampai ke hilirnya. Kalau kelebihan kapasitas kita bisa mencetak kasus per kasus sesuai dengan kebutuhan, kita mengembangkan anak usaha digital securuty," tutup dia.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Aturan BI, Pedagang Dilarang Ambil Biaya Tambahan Saat Transaksi Pakai QRIS
Aturan BI, Pedagang Dilarang Ambil Biaya Tambahan Saat Transaksi Pakai QRIS

QRIS akan tetap menjadi pilihan masyarakat dalam bertransaksi, karena biayanya masih relatif lebih murah.

Baca Selengkapnya
Gubernur BI: Kredit Perbankan Tumbuh 9,7 Persen Pada November 2023
Gubernur BI: Kredit Perbankan Tumbuh 9,7 Persen Pada November 2023

Peningkatan kredit atau pembiayaan didorong oleh peningkatan permintaan kredit sejalan dengan tetap terjaganya kinerja korporasi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Puji BRI: Sekarang Agen BRILink Ambil Alih Peran Rentenir
Jokowi Puji BRI: Sekarang Agen BRILink Ambil Alih Peran Rentenir

Kepala Negara mengapresiasi langkah digitalisasi yang berhasil menyentuh masyarakat kecil.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ternyata, Peredaran Uang Selama Pemilu 2024 Mencapai Rp67,1 Triliun
Ternyata, Peredaran Uang Selama Pemilu 2024 Mencapai Rp67,1 Triliun

Realisasi peredaran uang selama masa Pemilu 2024 hanya mencapai Rp67,14 triliun, atau lebih rendah dari perkiraan BI sebesar Rp68 triliun.

Baca Selengkapnya
BRI Permudah Nasabah untuk Membuka Rekening di Luar Negeri, Begini Caranya!
BRI Permudah Nasabah untuk Membuka Rekening di Luar Negeri, Begini Caranya!

Berikan kemudahan, nasabah BRI kini sudah bisa buka rekening di luar negeri.

Baca Selengkapnya
Ada Aturannya, Pemilih Dilarang Gunakan Handphone saat di Bilik Suara
Ada Aturannya, Pemilih Dilarang Gunakan Handphone saat di Bilik Suara

Larangan penggunaan handphone merupakan upaya untuk meminimalisasi potensi kecurangan.

Baca Selengkapnya
Waspada Penipuan Modus Surat Tilang dan Bukti Kirim Barang, Salah Klik Uang Ratusan Juta di Bank Bisa Hilang
Waspada Penipuan Modus Surat Tilang dan Bukti Kirim Barang, Salah Klik Uang Ratusan Juta di Bank Bisa Hilang

Saat ini banyak modus penipuan yang dilakukan di bidang keuangan dengan memanfaatkan media sosial.

Baca Selengkapnya
Bareskrim Polri: Politik Uang Pemilu 2024 Ada 20 Kasus
Bareskrim Polri: Politik Uang Pemilu 2024 Ada 20 Kasus

"Hanya sekitar 20 kasus yang saat ini dilaksanakan penyidikan di jajaran kepolisian," kata Djuhandhani

Baca Selengkapnya
Sudah Kena Kenaikan Cukai, Pengusaha Ingin Pajak Rokok Elektrik Ditunda Hingga 2026
Sudah Kena Kenaikan Cukai, Pengusaha Ingin Pajak Rokok Elektrik Ditunda Hingga 2026

Pelaku usaha mendesak Kementerian Keuangan menunda pelaksanaan pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik.

Baca Selengkapnya