Per 9 Maret, Pengumpulan Pajak dari Program PPS Capai Rp2,8 Triliun
Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan pajak dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) telah terkumpul Rp2,8 triliun sejak 1 Januari sampai 9 Maret 2022. Pajak tersebut dikumpulkan dari pengungkapan harta oleh lebih dari 21 ribu wajib pajak.
"Harapan kami akan lebih banyak lagi wajib pajak yang berpartisipasi," kata Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo di Jakarta, dikutip Antara, Kamis (10/3).
Dia pun mengingatkan Program Pengungkapan Sukarela merupakan program yang sangat singkat karena akan berakhir pada akhir Juni 2022. Maka dari itu, diharapkan seluruh wajib pajak yang belum melaporkan hartanya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bisa memanfaatkan program tersebut dengan baik.
Suryo menjelaskan PPS merupakan salah satu bentuk reformasi pajak dalam UU HPP, yang sudah diundangkan sejak bulan Oktober 2021. "Ke depannya, baseline baru perpajakan akan menjadi lebih adil dan merata dengan UU ini," ujarnya.
UU HPP, menurut dia, memberikan fondasi untuk menjaga keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak.
Dalam beleid tersebut, terdapat beberapa sistem yang menjaga kesehatan dan efektivitas pajak sebagai bagian dari pendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjamin keuangan negara yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi pembangunan Indonesia.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Per Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).
Baca SelengkapnyaSejak tahun 2015, nasabah yang memanfaatkan program Mekaar sudah tembus 15 juta nasabah pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaJika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaSampai akhir tahun ini akan ada 19 juta peserta Kartu Prakerja sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaMayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaAngka penerimaan pajak ini kemudian meningkat hingga Rp6,76 triliun pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaBesaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaJika kalian salah satu orang yang sulit fokus dalam bekerja. Ini dia tips ampuhnya.
Baca Selengkapnya