Penyebab defisit perdagangan RI terbesar sejak Juli 2013 versi Sri Mulyani

Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia sepanjang Juli 2018 mengalami defisit sebesar USD 2,03 miliar. Angka ini merupakan defisit terbesar sejak Juli 2013.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit ini terjadi karena anomali dari masa libur panjang puasa dan Lebaran Juni 2018 ke Juli 2018. Untuk itu, seharusnya faktor libur panjang puasa dan Lebaran dipisahkan untuk melihat perbandingan secara total.

"Statistik yang Juli ini agak anomali karena kemarin kan ada libur panjang. Jadi ada kegiatan impor, terutama itu banyak yang dilakukan sebelum Lebaran dan libur panjang dan kemudian dikompensasi pada bulan Juli. Jadi mungkin itu salah satu deviasi statistik yang perlu dibersihkan dulu untuk melihat trennya secara total," ujarnya di Kantor Kemenko, Jakarta, Rabu (15/8).

Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan, apapun persoalan statistiknya pemerintah akan tetap fokus melakukan perbaikan dari sisi neraca pembayaran baik defisit neraca perdagangan maupun defisit transaksi berjalan.

"Yang seperti disampaikan Presiden kemarin, langkah-langkah akan kita lakukan secara konsisten untuk melakukan pengendalian agar pertumbuhan ekonomi kita pada saat lingkungan global tidak kondusif ini tidak mengalami distrupsi yang terlalu besar," jelasnya.

Sri Mulyani mengatakan untuk mengendalikan impor pemerintah akan melakukan evaluasi pada beberapa proyek berbasis impor yang masih bisa ditunda pelaksanaannya. Selain itu, pemerintah juga akan mengevaluasi kebutuhan impor industri Indonesia. "Untuk sektor industri, perdagangan, kita lihat kemarin ada 500 komoditas yang kita akan lihat dari Menteri Perindustrian apakah komoditas itu diproduksi dalam negeri, kenapa kita tetap impor dan kenapa cukup besar," jelas Sri Mulyani.

Sementara itu untuk meningkatkan ekspor, pemerintah akan mendorong daya saing produk ekspor Indonesia. Hal ini untuk memanfaatkan nilai tukar Dolar terhadap Rupiah yang masih bertahan di atas Rp 14.600 per USD.

"Kita harap industri dalam negerinya bisa menggunakan kesempatan ini akan maju dan kita akan melihat halangan nya. Apakah mereka tidak punya akses keuangan, apakah mereka tidak punya teknik nya, apakah perlu insentif yang lain. Kita akan lihat itu," jelas Sri Mulyani.