Penjelasan Lengkap PMO soal Dana Kartu Prakerja Rp289 Miliar Tidak Tepat Sasaran

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut bahwa insentif program Kartu Prakerja salah sasaran. Nilainya mencapai Rp289,85 miliar atau sebanyak 119.494 peserta. Data ini terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021

Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari menjelaskan, maksud dari temuan BPK tersebut bukanlah program Kartu Prakerja yang salah sasaran. Melainkan ada sebagian peserta yang ternyata memiliki gaji di atas Rp3,5 juta.

"Ibu Ketua BPK menyampaikan statementnya bahwa terdapat 119.000 penerima Kartu Prakerja senilai Rp289 miliar tidak tepat sasaran, karena, mereka ini gaji dan upahnya di atas Rp3,5 juta," kata Denni di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (16/6).

Denni menjelaskan, angka Rp3,5 juta tersebut menjadi tolak ukur penerima bantuan subsidi upah (BSU) pegawai agar tidak tumpang tindih. Sementara dalam program Kartu Prakerja, tidak ada ketentuan tersebut.

"Jadi karenanya jangan dipotong, angka Rp289 miliar dari 119 ribu penerima dikatakan salah sasaran karena gajinya di atas Rp3,5 juta," sambungnya.

Pelatihan Terbuka

Dia pun menjelaskan jika ada pekerja yang menerima gaji UMR Jakarta, tetap boleh mendaftar dan mengikuti program Kartu Prakerja. Sebab program ini sifatnya pelatihan dan terbuka untuk semua orang.

"Misalnya ada seorang sopir upahnya UMR Rp4,5 juta, itu ya boleh untuk kemudian mengambil pelatihan. Jadi di Kartu Prakerja ini kan terbuka untuk semua orang," jelasnya.

Ketua Tim Pelaksana Program Kartu Pra Kerja, Rudy Salahuddin menegaskan, desain awal Kartu Prakerja murni untuk pelatihan. Namun karena adanya pandemi, program ini pun dijadikan instrumen penyalur bantuan sosial.

Dia berharap dengan meredanya kasus penyebaran virus Corona dalam waktu dekat Progam Kartu Prakerja akan kembali sesuai dengan rencana awal tujuannya. Tidak lagi dibatasi dengan latar belakang pekerjaan, melainkan ditujukan untuk pekerja yang ingin meningkatkan keahlian maupun mencari keahlian baru.

"Sehingga nantinya mungkin kita tidak akan membatasi gaji tersebut, tetapi kita lebih betul-betul kepada orang-orang yang mau dilatih untuk reskilling atau upskilling," pungkasnya.