Penjelasan Lengkap Ditjen Pajak Transaksi e-Commerce Bakal Ada Bea Meterai Rp 10.000

Sabtu, 18 Juni 2022 15:00 Reporter : Anisyah Al Faqir
Penjelasan Lengkap Ditjen Pajak Transaksi e-Commerce Bakal Ada Bea Meterai Rp 10.000 Materai Rp10.000. ©2021 Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Pemerintah berencana akan mengenakan bea meterai untuk sejumlah transaksi digital, termasuk belanja online. Salah satunya dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari Rp 5 juta. Meski begitu, dipastikan kebijakan ini bukan ditujukan untuk transaksi belanja online di e-commerce yang nilainya di atas Rp 5 juta.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Neilmaldrin Noor menjelaskan bea meterai merupakan pajak atas dokumen. Artinya pengenaanya bergantung pada dokumen jenis tertentu. Hal ini berbeda dengan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang ada pada transaksi jual-beli.

"Bea meterai merupakan pajak atas dokumen sehingga pengenaannya tergantung pada keberadaan dokumen jenis tertentu, bukan atas jenis barang sebagaimana pengenaan PPN," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor kepada merdeka.com, Jakarta, Sabtu (18/6).

Neil mengatakan saat ini Direktorat Jenderal Pajak masih melakukan pembahasan dengan asosiasi e-commerce Indonesia yakni idEA (Indonesia E-Commerce Association). Pembahasan yang dimaksud mengenai penentuan kriteria yang akan dikenakan bea meterai Rp 10.000 tersebut.

"Khususnya mengenai mekanisme pemeteraian atas dokumen yang terutang bea meterai sebagaimana Pasal 3 UU 10 tahun 2020," tutur Neil.

Namun secara teknis, Neil belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Sebab proses pembahasan dan ketentuan pelaksanaanya masih dalam tahap pembahasan.

"Kita tunggu nanti hasil pembahasan dan ketentuan petunjuk teknisnya keluar ya," katanya.

2 dari 2 halaman

Tak Patok Target Realisasi

target realisasi

Sebelumnya Neil mengatakan pemerintah belum memiliki target penerapan kebijakan bea materai. Namun proses pembahasan masih berlangsung.

"Enggak (ada target penerapan), ini masih dalam pembahasan," kata dia kepada wartawan di Gedung Kementerian Keuangan, Kamis (16/6).

Dia juga menegaskan pengenaan bea meterai ini bukan untuk menambah jenis pajak baru. Dia menyebut pengenaan bea meterai di transaksi elektronik untuk membawa unsur keadilan.

"Ini gunanya bukan untuk menambah jenis pajak baru, karena term and condition kalau bikin perjanjian selama ini sudah kena meterai," kata dia.

Baca juga:
Kemenkeu soal Belanja Online Kena Bea Meterai Rp10.000: Masih Tahap Pembahasan
Shopee Indonesia soal PHK: Kami Punya Performa Baik!
Menkop Teten: Bakar Uang yang Dilakukan E-Commerce Bunuh UMKM
Belanja Online Meningkat, Paylater Makin Diminati
Tips Siasat Hindari Kerugian Saat Belanja Online
BliBli Hadirkan Vending Machine Tingkatkan Penjualan Produk UMKM
Kini Platform S.ID Punya Fitur Microsite, Sangat Membantu untuk Toko Online

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini