Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny Gerard Plate memproyeksikan, nilai ekonomi digital Indonesia mampu menembus USD 315,5 miliar pada 2030 mendatang. Menyusul adanya potensi pasar hingga resiliensi ekonomi digital domestik.

"Dan nilai valuasi untuk 2025 mencapai USD 124 miliar," ujar dalam acara OJK Virtual Innovation Day 2021, Selasa (12/10).

Menkominfo menerangkan, terkait potensi pasar, ialah jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta jiwa hingga Januari 2021. Sebagaimana dilaporkan oleh Google Temasek.

Selain itu, pengguna layanan digital Indonesia juga tumbuh sebanyak 37 persen selama pandemi Covid-19. "Jadi, landscape digital Indonesia memiliki modal pembangunan ekonomi digital yang sangat besar berupa jumlah pengguna internet," ungkapnya.

Sedangkan terkait resiliensi ekonomi digital, kata Menteri Johnny, tercermin dari peningkatan sejumlah start-up atau perusahaan rintisan di tanah air. Di mana Indonesia telah memiliki perusahaan rintisan berskala decacorn.

"Hingga kini Indonesia telah memiliki 1 Decacorn, dan mudah-mudahan segera 2. Dan Indonesia juga memiliki 7 unicorn. Ini diharapkan mampu memperkuat platform (ekonomi) digital nasional," pungkasnya.

Selanjutnya

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengatakan, dalam rangka menciptakan ekosistem ekonomi digital yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, manfaat ekonomi digital yang ada saat ini perlu terus ditingkatkan dan diperluas penggunaannya.

Di masa mendatang, penggunaan ekonomi digital harus diperluas pemanfaatannya ke sisi produksi dan logistik sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Saat ini masih terfokus pada konsumsi yaitu mempercepat dan memudahkan transaksi serta meningkatkan akses informasi," ujarnya, Jakarta, Selasa (12/10).

Oke mengatakan, para pemangku kepentingan perlu bekerja sama karena industri digital, khususnya dalam rangka mendorong percepatan digital UMKM memerlukan peran berbagai pihak. Kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dari masyarakat dan pelaku usaha.

"Hal ini diperlukan untuk memastikan seluruh kebijakan dapat terlaksana dengan baik sehingga aktivitas usaha nasional semakin menguat dan berpeluang untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional," jelasnya.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan, kata Oke, akan berupaya mendorong penciptaan ekosistem yang mendukung iklim usaha yang nyaman bagi ekonomi digital Indonesia. Pemerintah memegang peranan yang besar karena melalui kebijakan dan/atau peraturan.

"Dari sisi non regulasi, juga melalui upaya pembinaan dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM, melalui berbagai pelatihan dan pendampingan peningkatan kualitas produk, fasilitasi kapasitas manajemen pelaku usaha, pengembangan kemitraan usaha, peningkatan akses pasar bagi produk dalam negeri di dalam dan luar negeri," jelasnya.

Selain itu juga melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI), pemerintah ingin mendorong agar masyarakat Indonesia semakin mencintai dan lebih memilih produk lokal dibanding produk dari luar negeri.

"Harapan kami, melalui program ini kita dapat mendorong national branding produk lokal unggulan, terutama produk UMKM dan menciptakan industri baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi," tandasnya.