Pemprov Kalbar Catat Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Targetkan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada tahun 2025, mencapai angka 5,3 persen. Capaian impresif ini menjadi landasan utama bagi Pemprov Kalbar untuk mengakselerasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Fokus utama dari percepatan ini adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengungkapkan bahwa pertumbuhan positif ini didorong oleh penguatan sektor-sektor unggulan daerah, peningkatan investasi yang masuk, serta transformasi ekonomi yang berbasis pada nilai tambah. Pernyataan ini disampaikan di Pontianak pada hari Jumat, menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan ekonomi yang merata dan kuat.

Selain tren pertumbuhan ekonomi yang positif, tingkat inflasi di Kalimantan Barat juga terpantau relatif terkendali, menunjukkan stabilitas makroekonomi yang baik. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap dinamika perekonomian global yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi di tingkat lokal.

Pemprov Kalbar secara aktif menerapkan strategi komprehensif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan ini melibatkan identifikasi dan penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan yang memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan investasi menjadi salah satu pilar utama, dengan upaya menarik investor baik domestik maupun asing untuk menanamkan modal di berbagai sektor produktif.

Transformasi ekonomi berbasis nilai tambah juga menjadi fokus penting dalam strategi pembangunan daerah. Ini berarti mendorong hilirisasi produk-produk unggulan daerah agar tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi produk jadi yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan multiplier effect yang lebih besar bagi perekonomian lokal.

Meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, Pemprov Kalbar tidak lengah terhadap potensi risiko. Gubernur Ria Norsan menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap fluktuasi kurs dolar dan dinamika ekonomi global lainnya yang dapat berdampak pada stabilitas daerah. Upaya menjaga inflasi tetap terkendali terus dilakukan untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga iklim usaha yang kondusif.

Kolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci vital dalam percepatan pembangunan daerah di Kalimantan Barat. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai delapan persen. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan mendorong investasi.

Tokoh nasional asal Kalimantan Barat, Oesman Sapta Odang (OSO), menyoroti peran strategis Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dalam mendukung pembangunan daerah. Menurut OSO, Kadin memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan kontribusi nyata, membantu pemerintah daerah, menjaga keamanan dan stabilitas, serta membangun pola pikir konstruktif demi kemajuan bersama.

OSO berharap Musyawarah Provinsi (Musprov) Kadin Kalbar dapat menghasilkan kepengurusan yang solid dan mampu memperkuat sinergi dengan pemerintah. Tujuannya adalah mendorong pembangunan ekonomi yang benar-benar berpihak pada masyarakat, memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan.

Pemprov Kalbar optimistis bahwa sinergi antara pemerintah dan dunia usaha melalui Kadin akan mempercepat realisasi program-program RPJMD. Kerja sama ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, menjadikan Kalimantan Barat sebagai provinsi yang maju dan sejahtera.

Sumber: AntaraNews