Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pempol Bumiputera Dukung Pemilihan BPA, tapi Ingatkan Proses Pencairan Klaim

Pempol Bumiputera Dukung Pemilihan BPA, tapi Ingatkan Proses Pencairan Klaim OJK Fasilitasi Pertemuan Manajemen AJBB dan Perwakilan Perkumpulan Pemegang Polis. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Kelompok Nasabah Korban Gagal Bayar Bumiputera mendukung pertemuan antara perwakilan pemegang polis, serikat pekerja, dan manajemen AJB Bumiputera di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Selasa (16/3). Pertemuan itu antara lain untuk pembentukan panitia pemilihan Badan Perwakilan Anggota (BPA) Bumiputera.

Fien Mangiri, Koordinator Kelompok Nasabah Korban Gagal Bayar Bumiputera yang biasa disebut Tim Biru, mengingatkan upaya penyehatan Bumiputera melalui pembentukan panitia pemilihan BPA baru tidak menghalangi proses pembayaran klaim para pemegang polis (pempol).

"Proses pembayaran klaim pemegang polis yang sudah tertunda sejak 2017 antara lain lewat pencairan dana cadangan," kata Fien usai pertemuan tadi.

Sejak pagi tadi, regulator sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menggelar pertemuan dengan manajemen AJB Bumiputera, perwakilan beberapa perkumpulan pemegang polis, dan Serikat Pekerja Bumiputera, di kantor OJK. Pertemuan ini digelar sebagai pertemuan pertama dan menyeluruh antara manajemen AJBB dan para pemegang polis yang juga pemegang saham menurut AD/ART AJBB.

M Ihsanuddin, Deputi Komisioner Pengawas IKNB II OJK, menjelaskan pertemuan ini terselenggara cukup baik, karena manajemen dan perwakilan pemegang polis membahas beberapa isu terkait penentuan masa depan AJBB. Antara lain pembentukan Panitia Pemilihan BPA, implementasi pasal 38 Anggaran Dasar AJBB; mekanisme penyampaian informasi kondisi AJBB kepada para pemegang polis, dan hal-hal lain yang dipandang penting untuk menentukan masa depan AJBB.

“Pertemuan ini akhirnya bisa menjadi forum musyawarah antara manajemen, serikat pekerja, dan berbagai kelompok/perkumpulan pemegang polis AJBB yang selama ini sulit dipertemukan," ujar M Ihsanuddin dalam keterangan persnya.

Namun, di tengah pertemuan tersebut, manajemen AJBB tinggal diwakili Direktur Dena Chaerudin, karena dua orang Komisaris; Zaenal Abidin dan Erwin T Setiawan, meninggalkan tempat tanpa pemberitahuan.

Kelompok/perkumpulan pemegang polis, serikat pekerja, dan asosiasi agen akhirnya menyepakati pembentukan panitia pemilihan Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJBB sesuai dengan AD AJBB dan sepakat mengusulkan kepada direksi AJBB nama-nama perwakilan sebagai panitia pemilihan anggota BPA baru.

Jumlah panitia pemilihan anggota BPA disepakati 15 orang, terdiri dari unsur pemegang polis, asosiasi agen, dan serikat pekerja. Pemilihan akan memilih 11 anggota BPA baru dari 11 daerah pemilihan sesuai Anggaran Dasar AJBB dan akan dilakukan melalui e-voting.

BPA Berakhir 26 Desember 2020

Soal BPA Bumiputera, kata Ihsanuddin, berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM, disampaikan melalui surat OJK No.S-34/NB.23/2020 tanggal 28 Desember 2020, bahwa masa tugas BPA telah berakhir sejak 26 Desember 2020.

Selain Ihsanuddin, OJK juga diwakili oleh Deputi Komisioner Humas dan Logistik Anto Prabowo, Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan Rizal Ramadhani, dan Horas Tarihoran dari bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Manajemen AJBB diwakili Direksi Dena Chaerudin, Komisaris Independen Zaenal Abidin, dan Komisaris Independen Erwin T Setiawan. Sementara perkumpulan pemegang polis hadir antara lain Fien Mangiri, Yayat Supriyatna, dan Jaka Irwanta. Sedangkan dari Serikat Pekerja AJBB diwakili Rizky Yudha P dan Asosiasi Agen Bumiputera diwakili oleh Islandri serta beberapa pendamping dari masing-masing perwakilan.

(mdk/sya)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Penerimaan PPPK Segera Dibuka, Pemkab Bogor Usulkan 2.235 Formasi
Penerimaan PPPK Segera Dibuka, Pemkab Bogor Usulkan 2.235 Formasi

Pemerintah Kabupaten Bogor mengusulkan 2.235 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Akibat Ada Peristiwa Penembakan di Puncak Jaya Papua, Masyarakat Rela Antre Beli BBM Meskipun Mahal Rp100/Liter
Akibat Ada Peristiwa Penembakan di Puncak Jaya Papua, Masyarakat Rela Antre Beli BBM Meskipun Mahal Rp100/Liter

Warga Puncak Jaya mengalami kelangkaan BBM karena adanya penembakan oleh KKB dan jalanan yang terputus akibat longsor.

Baca Selengkapnya
Tanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu
Tanggapi Kubu Ganjar, Istana: Penyaluran Bansos Tak Ada Hubungan dengan Proses Pemilu

Saat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya
3 Pekan Kampanye, Bawaslu Jabar Temukan 10 Jenis Dugaan Pelanggaran
3 Pekan Kampanye, Bawaslu Jabar Temukan 10 Jenis Dugaan Pelanggaran

Sejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.

Baca Selengkapnya
Barisan Pemuda Riau Deklarasikan Dukungan untuk Prabowo-Gibran
Barisan Pemuda Riau Deklarasikan Dukungan untuk Prabowo-Gibran

Pemuda memiliki peran penting pembangunan bangsa dan negara

Baca Selengkapnya
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Pemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar

Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Selengkapnya
Bawaslu Pastikan Proses Kasus Dugaan Penggelembungan Suara di Jatim
Bawaslu Pastikan Proses Kasus Dugaan Penggelembungan Suara di Jatim

Perihal adanya informasi jika hal itu perintah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atau pusat, Bagja pun ingin informasi itu didasari dengan bukti.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya