Pemerintah Temukan Penyelewengan Dana CSR Garuda Indonesia Rp50 Juta untuk IKAGI

Merdeka.com - Staf khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga, mengatakan pihaknya menemukan bukti transfer dana dari Garuda Indonesia ke asosiasi profesi Ikatan Keluarga Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) senilai Rp50 juta. Bukti transfer itu tertanggal 17 September 2019.

Saat dikonfirmasi kepada pihak Garuda Indonesia, dana transfer tersebut merupakan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Corporate Social Responsibility (CSR). "Dana CSR kan buat ke luar bukan buat internal, kenapa dipakai ke dalam," kata Arya di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (16/12).

Arya menuturkan dana tersebut dipakai untuk pelaksanaan pemilihan pimpinan asosiasi awak kabin pada September 2019 lalu. Teguran pun sudah disampaikan, pihak Garuda Indonesia berjanji akan melakukan pengecekan dan evaluasi.

"Mereka bilang akan cepat teliti ini kenapa bisa dana CSR masuk ke sana," ujar Arya.

Atas kejadian ini, Kementerian BUMN akan meneliti dan mengevaluasi semua dana PKBL di lingkungan BUMN. Nantinya, Kementerian BUMN bakal membuat sistem yang mengawasi aliran dana PKBL. Tujuannya agar dana PKBL lebih transparan dan tepat sasaran.

Kasus dana CSR Garuda Indonesia ini, kata Arya, tidak dibawa ke ranah hukum. Sebab, dana tersebut bukan termasuk penggelapan, melainkan salah sasaran saja. Sehingga penyelesaiannya dilakukan internal perusahaan. "Ini bukan ranah hukum tapi masuknya administrasi," kata Arya.

Erick Thohir Kaget Ada Cucu Usaha Bernama Garuda Tauberes Indonesia

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kaget mengetahui PT Garuda Indonesia memiliki cucu usaha yang diberi nama Garuda Tauberes Indonesia. Dia mengaku belum mengetahui bidang apa yang diurus oleh PT Garuda Tauberes Indonesia.

"Yang menarik kalau di situ mohon maaf buat saya sih menggelitik, ada cucu perusahaan Garuda yang namanya Garuda Tauberes Indonesia. Tidak tahu bidang apa. Bayangkan ada itu," ujar Menteri Erick sembari tertawa di Kantor DJP, Jakarta, Jumat (13/12).

Dia mengatakan, pihaknya masih mempelajari mengenai perusahaan ini. Jika ke depan perusahaan tersebut ternyata tidak memiliki kinerja bagus, maka akan dilakukan evaluasi.

"Saya akan keluarkan kepmen untuk anak buah, cucu perusahaan harus dapat review. Jangan sampai menggerogoti perusahaan yang sehat," jelasnya.