Garuda Indonesia

"Diperiksa terkait mekanisme perencanaan, pengadaan dan pembayaran pesawat udara," kata Eben dalam keterangannya, Kamis (27/1).

Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyampaikan, keempat saksi diperiksa terkait mekanisme perencanaan, pengadaan, dan pembayaran pesawat udara.

"Kasus Garuda adalah kasus yang sudah lama, tetapi permasalahannya kita rela enggak kalau Garuda ini tidak diselesaikan, akhirnya ada monopoli penerbangan nasional," ujar Erick Thohir, saat di Jakarta, Rabu (26/1) seperti dikutip Antara.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menaikkan status penyidikan terkait kasus dugaan korupsi PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) terkait indikasi dari pengadaan pesawat jenis ATR 72-600. Hal itu disampaikan langsung oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terus berjalan. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mendapatkan waktu tambahan 60 hari untuk proses persidangan.

Kejagung memeriksa empat saksi terkait dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia (persero) yang sebelumnya dilaporkan Menteri BUMN Erick Thohir. Empat saksi itu diperiksa penyidik Jampidsus Kejagung pada Senin (24/1) kemarin.

Perpanjangan ini dilakukan secara aklamasi atas permintaan dari debitur dan mayoritas kreditur. Selama 60 hari ke depan, seluruh pemangku kepentingan akan berkoordinasi dengan Tim Pengurus untuk melengkapi berbagai aspek administratif dalam tahapan PKPU ini.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Febrie Ardiansyah mengatakan temuan Kejagung ada indikasi kerugian negara hingga Rp3,6 triliun.

Kejagung tak hanya mengusut dugaan korupsi pengadaan pesawat jenis ATR 72 600 lising dari Garuda Indonesia ada indikasi dengan merek yang berbeda-beda. Penyidikan dugaan korupsi ini juga menyangkut pengadaan kontrak pinjam.

Kemasan makanan ringan atau snack dengan ilustrasi gambar Kaesang Pangarep yang disajikan maskapai Garuda Indonesia, mendapat tanggapan dari kakaknya Gibran Rakabuming Raka. Putra sulung Presiden Jokowi yang juga Wali Kota Solo ini menilai ada kesalahpahaman.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra buka suara terkait viralnya kemasan makanan ringan atau snack dengan ilustrasi Kaesang Pangarep yang disajikan oleh pihak maskapai.

Burhanuddin memastikan setiap tahap penanganan kasus dugaan korupsi di tubuh PT Garuda Indonesia akan disampaikan secara transparan ke publik.

Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Toto Pranoto menyambut baik, langkah Menteri BUMN Erick Thohir dengan melaporkan dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) kepada Kejaksaan Agung RI.

Menurut Erick Thohir, harus ada pemisahan mana yang benar-benar terindikasi korupsi sesuai hasil audit atau yang memang menyewa kemahalan karena kebodohan perusahaan.

Garuda Indonesia akan melayani sebanyak dua kali penerbangan setiap minggunya, yaitu pada hari Rabu dan Sabtu melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta dengan menggunakan armada Airbus A330-300 yang memiliki kapasitas sebanyak 24 penumpang kelas bisnis dan 263 penumpang kelas ekonomi.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengungkapkan, salah satu alasan membuat beban operasional Garuda Indonesia terus membengkak. Ini terjadi akibat perseroan terlalu banyak membeli atau menyewa pesawat dengan jenis yang berbeda-beda.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengungkapkan, dugaan kasus korupsi pengadaan pesawat jenis ATR 72-600 terjadi di manajemen masa lalu. Di mana, pengadaan pesawat itu dilakukan pada sembilan tahun lalu.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melaporkan dugaan kasus korupsi PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) ke Kejaksaan Agung, Jakarta. Dugaan korupsi ini terindikasi dari pengadaan pesawat jenis ATR 72-600 dilakukan Garuda Indonesia.

Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan dugaan kasus korupsi di Garuda Indonesia kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) siang tadi, Selasa (11/1). Kejagung mengungkap detil modus korupsi yang terjadi di Garuda Indonesia.

Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Herry Gunawan mengapresiasi upaya Erick Thohir terkait laporan dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) kepada Kejaksaan Agung RI. Dia menilai, langkah tersebut bisa menjadi shock therapy bagi perusahaan BUMN lainnya agar tidak bermain-main dengan korupsi.