Pemerintah Tak Akan Subsidi Iuran Peserta BPJS Kesehatan Kelas III

Senin, 6 Januari 2020 16:24 Reporter : Merdeka
Pemerintah Tak Akan Subsidi Iuran Peserta BPJS Kesehatan Kelas III BPJS Kesehatan. ©2019 Merdeka.com/Iqbal Nugroho

Merdeka.com - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fahmi Idris, menyatakan pemerintah tidak memberikan subsidi iuran khususnya untuk kelas III. Hal ini berlawanan dengan usulan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengenai pemberian subsidi bagi masyarakat penerima manfaat BPJS kesehatan kelas III mandiri.

Lantas, bagaimana jika masyarakat tersebut benar-benar tidak sanggup membayar iuran yang naik? Fahmi menjelaskan pemerintah akan memperbarui data untuk menentukan apakah peserta tersebut laik masuk penerima bantuan iuran (PBI).

"Kita tidak bicara seperti itu (subsidi iuran BPJS). Namun, yang tidak mampu akan kita data," ujarnya di Gedung Kemenko PMK, Senin (6/1).

Pihak BPJS bersama dengan Kementerian Sosial juga akan mendata penerima manfaat kelas III yang kini sedang menunggak bayaran. "Nah, nanti akan dibedakan mana yang tidak mampu bayar, mana yang tidak mau bayar, kan beda itu," imbuhnya.

Sejauh ini, menurut Fahmi, ada 98,6 juta orang yang termasuk dalam golongan PBI. Sementara, masyarakat yang menunggak pembayaran iuran tercatat mencapai 9 juta orang.

"Di saat yang sama, Kemensos juga lagi memperbarui data. Ada yang tadinya tidak mampu kemudian jadi mampu, kan berubah-ubah. Kita akan sama-sama cek. Kita tidak ingin menyusahkan masyarakat (peserta BPJS kesehatan) yang benar-benar tidak mampu," tuturnya.

1 dari 1 halaman

Dirut BPJS Kesehatan Persilakan Peserta Turun Kelas Usai Iuran Naik per 1 Januari

Pemerintah memutuskan untuk tetap memberlakukan kenaikan tarif Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Masyarakat harus membayar penuh iuran BPJS Kesehatan yang naik per 1 Januari 2020.

"Kami memandang perlu kebijakan BPJS dibahas tuntas agar mendapatkan titik temu. Jadi sesuai kesepakatan di rapat, Perpres 75/2019 tetap berlaku," ungkap Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Senin (6/1).

Di saat yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris memahami dalam pelaksanaannya akan banyak masyarakat yang merasa keberatan dan memutuskan turun kelas. Oleh karenanya, Fahmi mempersilakan bagi masyarakat yang ingin turun kelas.

"Kami buka kesempatan untuk turun kelas seluas-luasnya. Pelayanan tidak akan berubah walaupun turun kelas," ujar Fahmi.

Bagi penerima manfaat kelas III, lanjutnya, BPJS bersama Kementerian Sosial akan melakukan pendataan akurat apakah penerima manfaat memang tidak mampu membayar atau tidak mau membayar.

"Yang tidak mampu (iuran BPJS kesehatan) akan kita data. Kan ada yang memang tidak mampu, ada yang tidak mau. Jika kurang mampu akan diusulkan masuk ke golongan PBI (penerima bantuan iuran)," ujarnya.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6

[bim]

Baca juga:
Dirut BPJS Kesehatan Persilakan Peserta Turun Kelas Usai Iuran Naik per 1 Januari
Bantah Tak Menangani Pasien BPJS Hingga Meninggal, Ini Penjelasan RSDP Serang
Survei LIPI: 35 Persen Pekerja Sektor Informal Tak Punya Jaminan Kesehatan
Telat Dirujuk, Pasien BPJS di Serang Meninggal Akibat Stroke
Jelang Kenaikan Iuran BPJS, Warga Makassar Minta Turun Kelas
Jokowi: Menkes Sudah Punya Jurus Atasi Defisit BPJS Kesehatan
Presiden Jokowi Sidak Pelayanan Fasilitas di RSUD Kota Cilegon

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini