Pemerintah masih susun mekanisme rantai pasok B20
Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memimpin rapat koordinasi membahas penerapan Biodiesel 20 persen atau B20. Salah satu agenda pertemuan adalah mengevaluasi penerapan B20 untuk PSO dan non PSO.
Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto, mengatakan pemerintah tengah memastikan seluruh industri menerapkan penggunaan B20. Selain itu, juga dibahas mengenai kendala yang dihadapi saat ini termasuk jumlah kapal pengangkut Fame atau minyak sawit.
"Mendapat laporan terkait implementasi dari B20. Tentu ini urusannya logistiknya saja dari masing-masing perusahaan, baik perusahaan BBM, maupun BBN, juga termasuk operasionalisasinya, kapal dan yang lain," ujar Menteri Airlangga di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (4/10).
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana, mengatakan realisasi implementasi perluasan penggunaan B20 masih terkendala sistem pasokan atau supply chain yang belum baik.
"(Masih membahas) solusi dari kendala-kendala yang masih ada, terutama di supplay chainnya. Tapi perkembangannya makin bagus. (Pembahasannya) Itu termasuk yang didalamnya mekanismenya seperti apa," jelasnya.
Dia menambahkan, hingga kini pemerintah belum menetapkan berapa badan usaha yang akan dikenakan sanksi akibat tidak menerapkan B20. "Tidak, tidak nyebut enam. Belum (ditetapkan), baru mekanismenya aja mencari solusi kendala operasional. Unbalance-unbalance nya, ketersediaan kapalnya itu misalkan," jelasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kapal ini merupakan buatan dalam negeri yang diproduksi dengan teknologi yang lebih modern.
Baca SelengkapnyaPerum Bulog menjalin kerjasama kemitraan strategis bersama Pelindo.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaBahan Bakar Pertamina Patra Niaga Dukung Kesuksesan Pelaksanaan F1 Power Boat
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi perintahkan Bapanas stok beras kemasan 5 kg di ritel modern tersedia.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, bendungan dan Instalasi Pengolahan Air itu memiliki banyak manfaat untuk masyarakat.
Baca SelengkapnyaPenyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya