Pemerintah masih kaji skema baru pengadaan rumah DP 0 persen untuk PNS, TNI dan Polri

Selasa, 24 April 2018 19:45 Reporter : Merdeka
Pemerintah masih kaji skema baru pengadaan rumah DP 0 persen untuk PNS, TNI dan Polri Perumahan. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan tengah menyiapkan skema baru terkait pengadaan rumah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengakui wacana terkait program penyediaan rumah dengan uang muka atau DP 0 persen untuk para abdi negara tersebut secara teknis masih menjadi bahan kajian sampai saat ini.

"Selama ini, Ditjen Penyediaan Perumahan sudah melakukan itu tiap tahun. Dengan anggaran terbatas, kita juga sudah membangun rumah untuk TNI dan Polri sampai 2016," terangnya di Rusun Sewa Lansia di Cibubur, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Khusus pada 2017, sambungnya, anggaran pembangunan rumah diperuntukkan bagi PNS yang berada di kawasan perbatasan negara, seperti para tenaga medis, tenaga lapas hingga pekerja imigrasi.

Pihaknya kini tengah mempersiapkan skema penyediaan perumahan untuk ke depan, termasuk rencana untuk melibatkan badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di dalamnya. "Sedang disiapkan scheme-nya sama Ditjen Pembiayaan Perumahan, apakah nanti akan melibatkan Tapera. Mungkin tunggu dalam waktu dekat," ucap dia.

Saat ditanya soal harga rumah yang akan ditawarkan kepada PNS, TNI dan Polri tersebut, Khalawi menjawab, dia belum mengetahuinya secara pasti, lantaran rancangan skema masih belum final.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sempat menyebutkan, harga rumah untuk PNS, TNI dan Polri diusulkan Rp 300 juta sampai Rp 400 juta, dengan cicilan Rp 3,8 juta per bulan tanpa uang muka alias DP.

Khalawi pun kembali belum bisa memastikan, berapa total jumlah rumah yang kelak akan pemerintah sediakan untuk PNS, TNI dan Polri.

"Nanti kita bicarakan dengan Kemenpan, TNI, Polri, juga Kemendagri. PNS kan ada yang di daerah juga, bukan hanya di pusat saja. Jadi kita harus buat skema yang pas," tukas dia.

Reporter:Maulandy Rizki Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com [idr]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini