Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah masih kaji skema baru pengadaan rumah DP 0 persen untuk PNS, TNI dan Polri

Pemerintah masih kaji skema baru pengadaan rumah DP 0 persen untuk PNS, TNI dan Polri Perumahan. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan tengah menyiapkan skema baru terkait pengadaan rumah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengakui wacana terkait program penyediaan rumah dengan uang muka atau DP 0 persen untuk para abdi negara tersebut secara teknis masih menjadi bahan kajian sampai saat ini.

"Selama ini, Ditjen Penyediaan Perumahan sudah melakukan itu tiap tahun. Dengan anggaran terbatas, kita juga sudah membangun rumah untuk TNI dan Polri sampai 2016," terangnya di Rusun Sewa Lansia di Cibubur, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Khusus pada 2017, sambungnya, anggaran pembangunan rumah diperuntukkan bagi PNS yang berada di kawasan perbatasan negara, seperti para tenaga medis, tenaga lapas hingga pekerja imigrasi.

Pihaknya kini tengah mempersiapkan skema penyediaan perumahan untuk ke depan, termasuk rencana untuk melibatkan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di dalamnya. "Sedang disiapkan scheme-nya sama Ditjen Pembiayaan Perumahan, apakah nanti akan melibatkan Tapera. Mungkin tunggu dalam waktu dekat," ucap dia.

Saat ditanya soal harga rumah yang akan ditawarkan kepada PNS, TNI dan Polri tersebut, Khalawi menjawab, dia belum mengetahuinya secara pasti, lantaran rancangan skema masih belum final.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sempat menyebutkan, harga rumah untuk PNS, TNI dan Polri diusulkan Rp 300 juta sampai Rp 400 juta, dengan cicilan Rp 3,8 juta per bulan tanpa uang muka alias DP.

Khalawi pun kembali belum bisa memastikan, berapa total jumlah rumah yang kelak akan pemerintah sediakan untuk PNS, TNI dan Polri.

"Nanti kita bicarakan dengan Kemenpan, TNI, Polri, juga Kemendagri. PNS kan ada yang di daerah juga, bukan hanya di pusat saja. Jadi kita harus buat skema yang pas," tukas dia.

Reporter:Maulandy Rizki Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menko PMK Muhadjir: WFH 16-17 April 2024 Hanya untuk ASN
Menko PMK Muhadjir: WFH 16-17 April 2024 Hanya untuk ASN

Pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan kerja dari rumah untuk Aparatus Sipil Negara (ASN) selama dua hari.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
BTN Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Asalkan Begini Caranya
BTN Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Asalkan Begini Caranya

BTN berharap pemerintah dengan cepat mengambil keputusan terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Skema KPR 35 Tahun Digodok, Dirut BTN: Ringankan Cicilan Rumah Generasi Milenial dan Gen-Z
Skema KPR 35 Tahun Digodok, Dirut BTN: Ringankan Cicilan Rumah Generasi Milenial dan Gen-Z

Program tersebut akan mendongkrak sisi demand karena nasabah akan memiliki cicilan yang lebih rendah.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Ibu Jubaedah Mekaarkan Senyum Di Desa Miskin
Ibu Jubaedah Mekaarkan Senyum Di Desa Miskin

Ibu Jubaedah bercerita bahan dasar yang digunakan kerupuk ini adalah kencur.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Alasan Dipilihnya SMP Negeri 2 Curug Jadi Lokasi Uji Coba Makan Gratis Rp15.000 per Anak
Ternyata, Ini Alasan Dipilihnya SMP Negeri 2 Curug Jadi Lokasi Uji Coba Makan Gratis Rp15.000 per Anak

Pemerintah sendiri membuka skema kesukarelaan bagi semua Pemda yang ingin terlibat dalam simulasi program makan siang gratis.

Baca Selengkapnya
Debat Pilpres: Prabowo Janjikan 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat Tak Mampu
Debat Pilpres: Prabowo Janjikan 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat Tak Mampu

Debat Pilpres: Prabowo Janjikan 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat Tak Mampu

Baca Selengkapnya
Bangun Rumah untuk Masyarakat, Dirut MedcoEnergi: Keberhasilan Perusahaan Tak Hanya Dinilai dari Finansial
Bangun Rumah untuk Masyarakat, Dirut MedcoEnergi: Keberhasilan Perusahaan Tak Hanya Dinilai dari Finansial

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat hingga 2022 ada sekitar 12,71 juta backlog rumah.

Baca Selengkapnya