Merdeka > Ekonomi

Pemerintah masih kaji skema baru pengadaan rumah DP 0 persen untuk PNS, TNI dan Polri

Selasa, 24 April 2018 19:45 Reporter : Merdeka
Pemerintah masih kaji skema baru pengadaan rumah DP 0 persen untuk PNS, TNI dan Polri Perumahan. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan tengah menyiapkan skema baru terkait pengadaan rumah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid mengakui wacana terkait program penyediaan rumah dengan uang muka atau DP 0 persen untuk para abdi negara tersebut secara teknis masih menjadi bahan kajian sampai saat ini.

"Selama ini, Ditjen Penyediaan Perumahan sudah melakukan itu tiap tahun. Dengan anggaran terbatas, kita juga sudah membangun rumah untuk TNI dan Polri sampai 2016," terangnya di Rusun Sewa Lansia di Cibubur, Jakarta, Selasa (24/4/2018).

Khusus pada 2017, sambungnya, anggaran pembangunan rumah diperuntukkan bagi PNS yang berada di kawasan perbatasan negara, seperti para tenaga medis, tenaga lapas hingga pekerja imigrasi.

Pihaknya kini tengah mempersiapkan skema penyediaan perumahan untuk ke depan, termasuk rencana untuk melibatkan badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) di dalamnya. "Sedang disiapkan scheme-nya sama Ditjen Pembiayaan Perumahan, apakah nanti akan melibatkan Tapera. Mungkin tunggu dalam waktu dekat," ucap dia.

Saat ditanya soal harga rumah yang akan ditawarkan kepada PNS, TNI dan Polri tersebut, Khalawi menjawab, dia belum mengetahuinya secara pasti, lantaran rancangan skema masih belum final.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sempat menyebutkan, harga rumah untuk PNS, TNI dan Polri diusulkan Rp 300 juta sampai Rp 400 juta, dengan cicilan Rp 3,8 juta per bulan tanpa uang muka alias DP.

Khalawi pun kembali belum bisa memastikan, berapa total jumlah rumah yang kelak akan pemerintah sediakan untuk PNS, TNI dan Polri.

"Nanti kita bicarakan dengan Kemenpan, TNI, Polri, juga Kemendagri. PNS kan ada yang di daerah juga, bukan hanya di pusat saja. Jadi kita harus buat skema yang pas," tukas dia.

Reporter:Maulandy Rizki Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com [idr]

Baca juga:
DI REI Expo, pengembang ini tawarkan rumah harga Rp 130 juta di Tangerang
Melihat kenyamanan rusunawa khusus lansia di Cibubur
Aksi lansia bermain angklung
Pemerintah andalkan swasta atasi backlog perumahan
PUPR resmikan rusunawa untuk para lansia di pinggiran Jakarta

Tingkatkan pelayanan, Kementerian PUPR punya 9 sistem layanan e-Government
Tingkatkan pelayanan, Kementerian PUPR punya 9 sistem layanan e-Government
Kementerian PUPR: Jembatan Tuban roboh karena kelebihan beban
Kementerian PUPR: Jembatan Tuban roboh karena kelebihan beban
Asah intelektualitas PNS Kementerian PUPR, Menteri Basuki bakal gelar diskusi rutin
Asah intelektualitas PNS Kementerian PUPR, Menteri Basuki bakal gelar diskusi rutin
Cegah macet, Menteri Basuki upayakan Jembatan Kenteng bisa dilalui saat arus mudik
Cegah macet, Menteri Basuki upayakan Jembatan Kenteng bisa dilalui saat arus mudik
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Kementerian PUPR
  3. Perumahan
  4. Properti
  5. PNS
  6. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Sejak Kapan Manusia Makan Ikan? Begini Sejarahnya
image

Harga BBM Shell Turun Mulai Hari Ini, Cek Detailnya
image

Putri Kim Jong-un dalam Sorotan Publik, Calon Pemimpin Korut Masa Depan?
image

Harga BBM Pertamina Turun Mulai Hari Ini

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi