Merdeka.com - Pemerintah dan PT Freeport Indonesia masih terus melakukan negosiasi terkait divestasi saham sebesar 51 persen. Salah satu cara yang dikaji pemerintah untuk mengambil saham Freeport, yaitu dengan mengakuisisi hak partisipasi (participating interest) yang dimiliki perusahaan asal Australia Rio Tinto sebesar 40 persen di tambang Freeport.

"Proses untuk dapatkan 51 persen, apakah termasuk participating interest yang nanti dikonversi jadi saham, itu masih kami diskusikan dan proses negosiasi masih berlangsung dengan pihak terkait," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Jumat (12/1).

Terkait hal tersebut, Sri Mulyani mengatakan, ada hal hal yang tidak bisa disampaikan secara gamblang kepada publik. Namun, dia membantah jika ada anggapan pemerintah tidak transparan dalam mengambil alih saham sebesar 51 persen tersebut.

"Ada hal yang tidak bisa kami sampaikan karena perusahaan tadi adalah tbk di level global. Sehingga sering kami harus dihadapkan pada komitmen untuk tidak men-disclose apa apa yang memang tidak harus disclose namanya non disclose agreement. Itu bukan berarti kami tidak transparan tapi kami menghormati tata kelola korporasi," jelasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut meyakinkan, pemerintah akan tetap mengupayakan agar Indonesia menjadi penguasa dominan saham Freeport. Dia berjanji, usai negosiasi mencapai kesepakatan pihaknya akan segera mengumumkan kepada masyarakat.

"Sehingga di dalam proses nanti 51 persen tetap di Indonesia. Kami yakinkan komitmen 51 persen sesuai instruksi presiden adalah non negotiable. Menuju ke situ dan sesuai time line kami umumkan sepaket begitu negosiasi selesai," tandasnya.