Pemerintah Dinilai Terlalu Dini Putuskan Besaran Kenaikan UMP 2020

Kamis, 17 Oktober 2019 20:47 Reporter : Merdeka
Pemerintah Dinilai Terlalu Dini Putuskan Besaran Kenaikan UMP 2020 Ekonom INDEF Aviliani. ©2018 Merdeka.com/Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 sebesar 8,51 persen. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019.

Ekonom Senior INDEF, Aviliani, menilai pemerintah terlalu cepat mengeluarkan penetapan UMP. Menurutnya, pemerintah perlu mendengar masukan besaran hasil kesepakatan antara pengusaha dan buruh.

"Menurut saya arahnya pengusaha dan karyawan dulu (untuk menentukan UMP) dibanding pemerintah," terangnya di Jakarta, Kamis (17/10).

Di sisi lain, lanjut Aviliani, menaikkan UMP belum tentu jadi solusi untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Malah bisa jadi, UMP naik justru tingkat pengeluaran semakin turun. Sebab, dikhawatirkan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sementara, kenaikan UMP 2020 juga ditentang buruh. Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilham Syah menilai penetapan kenaikan UMP 2020 tidak mensejahterakan buruh. "Menurut saya, meskipun naik tidak akan mensejahterakan," tuturnya.

Demikian pula Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang menyatakan penetapan besaran UMP 2020 tidak dihitung berdasarkan survey Kebutuhan Hidup Laik (KHL) buruh.

"Revisi PP no 78 tahun 2015, khususnya pasal tentang formula kenaikan upah minimum sebagai dasar perhitungan UMP harus didahului survei KHL di pasar," ungkapnya. [bim]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini