Pemerintah diminta dorong program perhutanan guna pangkas angka kemiskinan

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK terus mendorong berbagai program dan kebijakan untuk memangkas angka kemiskinan. Salah satunya yakni memperkuat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) sebagai bentuk penataan aset produktif dan keberpihakan pada para petani dan rakyat kecil.

"Isu strategis kemiskinan masih besar bagaimana mendorong program kemskinan lebih efektif. Fokus IBC bahwa perhutanan nasional obat mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sudah sejauh mana?," ujar Direktur Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, dalam diskusi yang digelar di Cikini, Jakarta, Minggu (19/8).

Diketahui, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaksanakan program nasional perhutanan sosial yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. Di mana perrhutanan sosial juga menjadi benda legal untuk masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mengelola kawasan hutan negara seluas 12,7 juta hektare (ha).

"Di perhutanan sosial di dalam nawacita itu mendorong adanya pemberian akses hutan seluas 12.7 juta ha. Program ini sangat strategis bagaimana ketimpangan lahan dalam kawasan di sekitar hutan. Nah kalau kita lihat bahwa program ini di era kabinet kerja (Jokowi) mengalami akseleratif dibandingkan sejak dicanangkan di tahun 2007 lalu. Hanya saja ini menjelang akhir dari target tersebut baru tercapai 1,7 juta ha di pertengahan 2018 ini," ungkapnya.

Roy mengatakan, pemerintah harus mendorong program perhutanan sosial guna memangkas angka kemiskinan. Apalagi porsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terhadap program sosial pada 2018 masih minim belum sesuai dengan kebutuhan yang ada.

"Di 2019 nota keuangan kita perhutanan sosial mengalami stagnansi. Kalau mau capai target bisa di kurs anggaran lebih besar. Tetapi pemerintah berhenti di angka yang diproyeksikan tahun ini. Paling tidak 50 persen itu bisa direalisasikan periode kabinet kerja ini. Ini menjadi problem nota keuangan 2019," ujarnya

Sebagai informasi, hingga Juli 2018 pemberian Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) yang diberikan oleh KLHK kepada kelompok masyarakat dan masyarakat adat hingga mencapai 1,75 juta ha.