Pemerintah Diingatkan Wajib Kuasai Lahan Ibu Kota Baru Cegah Praktik Spekulan

Sabtu, 24 Agustus 2019 20:00 Reporter : Wilfridus Setu Embu
Pemerintah Diingatkan Wajib Kuasai Lahan Ibu Kota Baru Cegah Praktik Spekulan Maket Ibu Kota Baru. ©2019 dok. Kemen PUPR

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng, menegaskan pemerintah harus memiliki kuasa penuh atau sebagian besar lahan yang bakal dijadikan lokasi ibu kota baru. Hal ini dimaksud untuk menghindari munculnya para spekulan tanah.

"Yang paling penting status kepemilikan. Pastikan penguasaan lahan di bawah pemerintahan," kata dia, saat ditemui, di Jakarta, Sabtu (24/8).

Hal ini, lanjut dia perlu dilakukan untuk mengatasi munculnya praktik spekulan tanah di lokasi tersebut. "Kuncinya cuma satu kalau tanah ada di bawah penguasaan pemerintah, spekulasi akan berkurang," ungkapnya.

Selain itu, dengan seluruh atas mayoritas lahan dikuasai pemerintah, maka proses pembangunan ibu kota baru tidak terhambat oleh masalah pembebasan lahan. Pembebasan lahan, lanjut dia, kerap menjadi faktor utama yang menghambat pembangunan.

"Jangankan ibu kota yang besar. Membangun tol saja itu mangkrak atau tidak bisa jalan itu karena pembebasan lahan itu faktor utama," tandas.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Bambang Brodjonegoro, mengimbau masyarakat tidak bermimpi menjadi spekulan tanah di ibu kota baru. Sebab, pemerintah hanya akan menggunakan aset yang dikuasai negara sebagai kawasan ibu kota baru.

"Jadi kalau ada bakatnya di bidang properti, jual beli tanah, jangan mimpi deh jadi spekulator ya untuk ibu kota baru ini. Karena lahan yang kita pakai hanya lahan yang dikuasai oleh negara bukan lahan yang punya orang kita beli," ujarnya. [bim]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini