Pemerintah bebaskan pajak penjualan minyak Pertamina ke dalam negeri
Merdeka.com - Pemerintah sudah menyelesaikan permasalahan pajak pembelian minyak bagian kontraktor oleh PT Pertamina. Kementerian Keuangan selaku regulator yang menangani perpajakan telah setuju, penghapusan pengenaan pajak pada minyak dari dalam negeri yang dijual ke dalam negeri.
"Kementerian Keuangan kan sudah komen. Katanya sudah ok," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto di Jakarta, Kamis (23/8).
Untuk diketahui, minyak bagian kontraktor yang dijual ke dalam negeri dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 1,5 persen sampai 3 persen. Sedangkan jika diekspor tidak dikenakan pajak. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan 107/PMK.010/2015.
Terkait dengan harga minyak yang akan dijadikan acuan pembelian bagian kontraktor oleh Pertamina, saat ini Kementerian ESDM masih mencarinya formulanya.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan diskusi, untuk menetapkan harga minyak yang akan dijadikan acuan untuk membeli minyak hasil produksi KKKS. "Sedang dibicarain harganya,Masih dihitung dulu," ujar Arcandra.
Menurut Arcandra, harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) yang saat ini jadi acuan harga juga minyak asal Indonesia tidak selamanya lebih murah dari pasar internasional, sehingga pemerintah harus mencari formula harga yang tepat.
"Ini logika umum itu salah mengatakan ICP selalu lebih rendah. Belum tentu.Tergantung jenisnya. ICP kan banyak jenisnya, yang mana yang mau dibandingin," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penemuan sumber migas baru di Tambun, Bekasi ditajak pada 18 Agustus 2023 lalu.
Baca SelengkapnyaAngka capaian ini juga mencatatkan peningkatan produksi minyak sebesar 27,22 persen dari 2021 atau 10,12 persen dari 2022.
Baca SelengkapnyaUsai Pemilu 2024, Arifin pun mempersilakan penjualan BBM non-subsidi kepada masing-masing badan usaha, mengikuti pergerakan harga minyak dunia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan Pertamina telah menandatangani Kontrak Subsidi Energi 2024.
Baca SelengkapnyaPertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah tersebut, dan melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading
Baca SelengkapnyaKunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan Pertamina mulai dari unit produksi hingga distribusinya siap untuk merespon kebutuhan mudik Nataru.
Baca SelengkapnyaKhusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
Baca SelengkapnyaPertamina berkomitmen memastikan pasokan dan distribusi BBM maupun LPG selama masa Ramadan dan Idulfitri aman dan lancar.
Baca Selengkapnya