Pemerintah Akui Masih Ada Isu Critical di Tengah Perjanjian RCEP
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui masih ada isu critical dalam mewujudkan Perjanjian Kerjasama Komprehensif Regional atau Regional atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) antara negara-negara ASEAN dengan negara-negara di sekitarnya.
"Yang critical itu memang India, yang pending itu adalah di isu service maupun investment tetapi sudah ada titik terang, tinggal bagaimana memformulasikannya agar isu itu bisa diimplementasikan," kata Airlangga dikutip dari setkab, Minggu (3/11).
Airlangga berharap perjanjian itu bisa diimplementasikan, meskipun masih membutuhkan pendekatan dari negara-negara dengan India.
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menambahkan, terkait RCEP sekarang memang sedang dalam perundingan dengan tujuan untuk mengekspansi regional value chain itu dalam negara-negara ASEAN plus lima negara, yang memang sudah sepakat.
"Sekarang masih dalam perundingan, mungkin besok finalnya sebelum tanggal 4," kata Agus.
Dia menyebutkan, 20 chapter sudah concluded hampir kira-kira 18, dua sudah dalam perundingan sampai besok. "Ini yang akan dilakukan dan juga sudah mengalami kemajuan yang signifikan dan nanti finalnya akan kita tandatangani tahun depan di Vietnam," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, terkait masalah RCEP ini akan dicoba terus karena Indonesia memiliki posisi yang cukup penting, posisi kunci sebagai ketua, sehingga Indonesia mencoba untuk mendapatkan titik temu walaupun memang tidak mudah sama sekali.
"Kita masih mengharapkan, di saat-saat terakhir ini akan terjadi titik temu, sehingga pada tanggal 4 bisa menghasilkan sesuatu," jelas Retno.
Meski demikian, negosiasi masih terus dilakukan dan masih terjadi progres yang cukup signifikan tapi belum concluded pada titik ini.
"Tidak mungkin di dalam satu perundingan kita mau dapat 100 persen dan kita tidak mau memberikan apapun. Itu namanya bukan perundingan tapi yang dapat kita yakinkan adalah bahwa kepentingan nasional adalah menjadi acuan para perunding Indonesia," tegasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi panggilan sebagai saksi oleh MK dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAirlangga mengklaim Indonesia mengalami cuaca ekstream yang mengakibatkan kehidupan masyarakat terganggu
Baca SelengkapnyaMendag Zulhas menyampaikan, pihaknya akan berkirim surat terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi aturan tersebut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Untuk pengumuman lebih lanjut soal pembukaan progra Kartu Prakerja akan disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaJokowi mengharapkan implementasi tersebut terus berjalan penuh.
Baca SelengkapnyaAirlangga tak menjelaskan secara rinci apa peran Jokowi di pemerintahan lima tahun ke depan.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan, kedatangannya ke kantor Airlangga Hartarto untuk meminta arahan terkait tugas-tugas Kementerian ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaHal tersebut disampaikan Jokowi dalam agenda 2 Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perayaan 50 Tahun Hubungan Persahabatan dan kerja sama ASEAN-Jepang.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman menyebut Indonesia negera besar sehingga membutuhkan banyak orang untuk membangunnya.
Baca Selengkapnya