Pemerintah akan Tambah Penerima BSU Sebanyak 1,6 Juta Orang

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menambah jumlah penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebanyak 1,6 juta orang. Sebelumnya penerima BSU hanya 8,7 orang pekerja.

"Bantuan subsidi upah diperluas. Di mana tadinya hanya diberikan untuk mereka yang di level IV dan II targetnya 8.783.350 dengan dipa Rp8,7 triliun," ujarnya, Jakarta, Selasa (26/10).

Adapun penambahan jumlah penerima tersebut dengan mempertimbangkan kelebihan anggaran. Kriteria penerima nantinya tetap sesuai dengan usulan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Sisa dana BSU Rp1,7 triliun. Penerima BSU diperluas sesuai usulan kemenaker ini diharap bisa dilaksanakan dan tidak ada perubahan kriteria akan ada 1,6 juta pekerja dengan anggaran Rp1,6 triliun," jelas Airlangga.

Sementara itu, untuk bantuan sosial lain seperti kartu top up sembako akan segera dicairkan untuk tiga bulan ke depan. Menggunakan dana Kementerian Sosial bantuan akan disalurkan bagi 35 kota dan kabupaten dengan status kemiskinan ekstrem.

"Kartu top up sembako menggunakan dana di Kemensos disalurkan November Desember dilakukan 3 bulan sekaligus di 35 kabupaten/kota untuk penanganan kemiskinan ekstrem," imbuhnya.

Berikut Kriteria penerima BSU, di antaranya:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2021.3. Memiliki gaji atau upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta. Apabila pekerja atau buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka persyaratan gaji atau upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.4. Diutamakan yang bekerja di sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, serta perdagangan dan jasa kecuali pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan klasifikasi data sektoral BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, realisasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 25 Oktober 2021 sudah mencapai 58,3 persen dari pagu anggaran Rp 744,77 triliun. Untuk kluster kesehatan sudah terealisasi 54,3 persen atau Rp 116,8 triliun dari pagu anggaran Rp 214,96 triliun, perlindungan sosial baru 67 persen atau Rp 125 triliun dari pagu Rp 186,64 triliun.

Kemudian, program prioritas 57,7 persen atau Rp 68 triliun dari pagu Rp 117,94 triliun, sedangkan kluster insentif usaha sudah 96,7 atau Rp 60,73 triliun dari pagu Rp 62,83 triliun.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com