Pemerintah ajukan Rp 31,6 T PMN dan Rp 44 T target dividen untuk 2019

Merdeka.com - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI belum menyetujui usulan Kementerian badan usaha milik negara (BUMN) terkait penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk beberapa perusahaan. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, yang mewakili Menteri Rini Soemarno, menyebutkan PMN yang diusulkan yakni ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 15 triliun, Hutama Karya Rp 12,5 triliun, dan PMN non tunai untuk PT PANN Rp 4,1 triliun.

"Angka final akan disampaikan setelah nota keuangan dibacakan. Usulan penambahan PMN masih dalam pembahasan. Target deviden pemerintah APBN 2018 Rp 43,97 triliun dan masih dapat pembahasan dengan pemerintah. Mohon persetujuan untuk pagu anggaran 2019 Rp 222,13 miliar, PMN 2019 Rp 31,6 triliun," kata Menteri Airlangga dalam rapat di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/7) malam.

Tambahan PMN untuk Hutama Karya rencananya akan digunakan untuk percepatan pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Sementara itu, tambahan PMN untuk PLN rencananya akan digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan dan kapasitas usaha untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Kemudian PT PANN akan menggunakan tambahan PMN untuk restrukturisasi utang. Di mana, sebanyak Rp 2,3 triliun untuk konversi utang pokok dan Rp 1,8 triliun untuk penghapusan bunga denda.

Wakil Ketua Komisi VI yang juga selaku pimpinan rapat, Dito Ganinduto, mengungkapkan pihaknya telah menerima surat terkait permintaan tambahan PMN. "Pada pembicaraan pendahuluan 2 Juni lalu, Komisi VI juga terima surat untuk pembahasan PMN tunai untuk PLN Rp 15 triliun, Hutama Karya Rp 12,5 T dan target deviden Rp 44 triliun," ujarnya.

Akan tetapi, lanjutnya, Komisi VI belum ketok palu terkait penambahan PMN. "Komisi VI DPR-RI memahami usul penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN tahun 2019 kepada PT. Hutama Karya Rp 12,5 triliun, PT PLN Persero Rp 15 triliun dan PT PANN Rp 4,1 triliun."

Rencananya, Komisi VI akan menggelar rapat lanjutan hari ini sekaligus pembentukan panja PMN 2019. Rapat yang dijadwalkan pukul 13.00 WIB ini akan dilakukan bersama sekretaris kementerian BUMN, Direktur Utama PLN, Direktur Utama Hutama Karya dan Direktur Utama PT PANN.