Pelaku UMKM Tagih Janji Pemerintah Beri KUR Tanpa Jaminan

Merdeka.com - Pasca redanya pandemi Covid-19, pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kembali dihadapkan dengan tantangan dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Naiknya harga bensin ini pun mendorong kenaikan harga-harga pasaran. Tak terkecuali harga bahan baku produksi UMKM.

Dalam situasi ini, Sekretaris Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero menagih janji pemerintah yang akan memberikan kemudahan permodalan kepada pelaku usaha dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan. Pasalnya, pengusaha UMKM yang mengajukan pinjaman sampai Rp100 juta tetap diminta jaminan atau agunan.

"Kan pemerintah bilang pinjaman KUR Rp100 juta ke bawah tanpa jaminan, tapi ini harus ada jaminan," kata Edy saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Kamis (8/9).

Padahal, lanjut Edy, pengusaha sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), memiliki catatan keuangan yang dibuktikan dengan bergabung dengan ekosistem pasar digital. Termasuk lolos BI Checking pada SLIK OJK.

"NIB kita sudah punya, sudah masuk ke sistem transportasi digital, SLIK OJK bagus, sudah berbisnis bertahun-tahun, tapi masih diminta jaminan," kata dia.

Butuh Tambahan Modal

Menurutnya, saat ini pengusaha UMKM membutuhkan tambahan modal yang murah seperti program KUR. Mengingat semua harga bahan produksi, gas LPG, BBM hingga tarif listrik industri naik.

"Ini yang jadi titik tolak, BBM, LPG gas, listrik dan lain-lain naik," kata dia.

Seharusnya kata Edy, pemerintah memberikan kompensasi kepada pelaku usaha dengan mempermudah akses permodalan. Sehingga UMKM bisa bertahan dan bangkit menghadapi situasi sulit seperti sekarang.

"Kita enggak perlu dikasih modal gratis, berikan saja fasilitas KUR yang seperti diumumkan. Ini saja yang penting, bantuan KUR agar kami bisa survive karena bunganya yang kecil," kata dia.