OJK Jabar Dorong Inovasi Keuangan Syariah untuk Tingkatkan Inklusivitas Masyarakat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat aktif mendorong sektor perbankan untuk melakukan inovasi. Dorongan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan inklusi keuangan syariah di wilayah tersebut.

Pernyataan ini disampaikan oleh Muhammad Ikhsan, Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Jawa Barat. Ia berbicara dalam acara Jabar Islamic Economic Forum (JIEF) ke-10 di Bandung, Sabtu.

Acara JIEF ke-10 tersebut berlangsung di Bandung pada hari Sabtu, 12 April. Upaya ini merupakan bagian dari strategi OJK untuk memperkuat sektor keuangan syariah di tengah dinamika ekonomi.

Perluasan Jaringan dan Pemanfaatan Teknologi Digital

Ikhsan menjelaskan bahwa salah satu inovasi kunci adalah memperluas jaringan kantor perbankan. Jaringan ini harus mampu menjangkau masyarakat secara luas hingga ke pelosok Jawa Barat. Peningkatan akses fisik menjadi fondasi penting dalam upaya inklusi keuangan.

Selain ekspansi fisik, penguatan jaringan kantor juga perlu didukung kolaborasi dengan pengembangan teknologi informasi (IT). Pemanfaatan IT krusial untuk menjawab keinginan masyarakat modern yang menginginkan layanan lebih simpel dan efisien. Integrasi teknologi akan mempermudah transaksi dan akses informasi produk syariah.

Masyarakat saat ini cenderung mencari kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi keuangan. Oleh karena itu, perbankan syariah harus adaptif dengan menghadirkan solusi digital yang inovatif. Ini termasuk layanan perbankan digital yang ramah pengguna dan mudah diakses.

Efisiensi Biaya dan Edukasi Keuangan Syariah

Inovasi lain yang tidak kalah penting adalah penekanan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk menikmati produk syariah. Ikhsan menyoroti bahwa biaya di perbankan syariah masih tergolong lumayan dibandingkan dengan konvensional. Tantangan ini perlu diatasi agar produk syariah lebih kompetitif dan menarik.

Menurunkan biaya layanan akan membuat produk keuangan syariah lebih menarik dan terjangkau bagi masyarakat luas. Hal ini akan secara langsung berkontribusi pada peningkatan jangkauan dan inklusi keuangan syariah. Upaya efisiensi biaya harus menjadi prioritas bagi entitas keuangan syariah.

Selain inovasi produk dan layanan, inklusi keuangan syariah juga dapat didorong melalui diskusi dan sarasehan. Acara seperti JIEF ke-10 yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat sangat efektif. Kegiatan semacam ini memperkenalkan keuangan syariah kepada masyarakat.

Pengenalan dan edukasi yang masif akan meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Peningkatan literasi pada gilirannya akan mendorong peningkatan inklusi. Masyarakat yang teredukasi akan lebih percaya diri dalam memilih produk syariah.

Kinerja Sektor Jasa Keuangan Jabar dan Potensi Syariah

OJK Jawa Barat sebelumnya melaporkan bahwa kinerja sektor jasa keuangan (SJK) hingga Triwulan I 2026 menunjukkan ketahanan yang baik. Ini terjadi di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang terus berkembang. Stabilitas ini menjadi landasan untuk pengembangan lebih lanjut.

Meskipun demikian, sektor perbankan di Jawa Barat masih didominasi oleh jenis konvensional. Pangsa pasar aset, dana pihak ketiga (DPK), dan kredit masing-masing mencapai 90,30 persen (Rp953 triliun), 89,40 persen (Rp671 triliun), dan 88,58 persen (Rp922 triliun). Sisanya merupakan pangsa pasar untuk jenis usaha syariah.

Per Januari 2026, total aset Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Barat mencapai Rp34,24 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan 4,92 persen secara tahunan atau sebesar Rp1,60 triliun. DPK BPR dan BPRS juga tumbuh 6,33 persen YoY menjadi Rp22,98 triliun.

Namun, rasio NPL gross BPR dan BPRS menunjukkan tren memburuk, dari 11,86 persen di Januari 2025 menjadi 13,63 persen di Januari 2026. Laba BPR dan BPRS juga mengalami penurunan signifikan pada Januari 2026, menjadi Rp4 miliar atau turun sebesar 85,34 persen secara signifikan dari Rp3 miliar di Januari 2025. Tantangan ini menunjukkan urgensi inovasi untuk meningkatkan kinerja.

Sumber: AntaraNews