Nurhaida resmi dilantik menjadi wakil ketua OJK periode 2017-2022
Merdeka.com - Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022, Nurhaida resmi dilantik sebagai wakil ketua dewan komisioner OJK pada Selasa (22/8). Pengucapan sumpah jabatan dilaksanakan di Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali.
"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya untuk menjadi dewan otoritas jasa keuangan langsung atau tidak langsung dengan dalih apapun tidak akan memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun. Saya bersumpah bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung atau tidak langsung kepada siapapun atau suatu janji dalam bentuk apapun," ucapnya, di gedung Mahkamah Agung, Selasa (22/8).
"Saya bersumpah bahwa saya akan melakukan dan mengemban tugas otoritas jasa keuangan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Republik Indonesia dan Undang-undang Dasa negara Republik Indonesia tahun 1945," tambah Nurhaida.
Dengan pelantikan ini, susunan resmi Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2022 sebagai berikut:
1. Ketua, Wimboh Santoto;
2, Wakil Ketua, Nurhaida;
3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Heru Kristiyana;
4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar, Modal Hoesen;
5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Riswinandi;
6. Ketua Dewan Audit, Ahmad Hidayat;
7. Anggota Dewan Komisioner bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.
Baca SelengkapnyaAdanya ruang untuk inovasi ini dapat membuka akses ke pasar baru, dimana hal ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat luas.
Baca SelengkapnyaKetiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Izin PT BPR Usaha Madani Karya Mulia dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhitung sejak tanggal 5 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPeluncuran ini sejalan dengan mandat UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Baca SelengkapnyaIni sebagai upaya OJK memperkuat upaya pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan.
Baca SelengkapnyaJokowi melantik anggota Komisi Kejaksaan periode 2024-2028 di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).
Baca Selengkapnya"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi (MK) resmi membentuk Majelis Kehormatan MK (MKMK) secara permanen setelah sebelumnya dua kali dibentuk secara ad hoc.
Baca Selengkapnya