Meski Ada Corona, Buruh Minta THR Tetap Diberikan dan Utuh

Jumat, 27 Maret 2020 12:34 Reporter : Sulaeman
Meski Ada Corona, Buruh Minta THR Tetap Diberikan dan Utuh Elemen Buruh Tolak RUU Omnibus Law. ©2020 Liputan6.com/JohanTallo

Merdeka.com - Sejumlah serikat buruh kompak menolak keras wacana pengusaha menangguhkan atau memangkas 50 persen Tunjangan Hari Raya (THR). Pengusaha menilai langkah ini sebagai penjagaan kelanjutan usaha akibat pandemi virus corona di Indonesia.

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menyebut rencana penangguhan atau pemotongan uang THR hingga 50 persen dianggap tidak rasional. Sebab, kegiatan produksi pabrik masih normal di berbagai wilayah Indonesia.

"Pastinya alokasi anggaran sudah disiapkan dong, oleh perusahaan," tegas Sekretaris Jenderal FSPMI, Riden Hatam Aziz, saat dikonfirmasi Merdeka.com pada Jumat (27/3).

THR keagamaan bagi Aziz merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan secara penuh oleh setiap perusahaan kepada karyawan yang masih terikat aturan kontrak yang sah.

Jika rencana penangguhan atau pemotongan THR tersebut diterapkan, Aziz berujar kemampuan daya beli para buruh akan semakin menurun. Mengingat di musim bulan suci Ramadan berbagai harga kebutuhan pokok cenderung mengalami kenaikan.

Untuk itu FSPMI mendorong pemerintah tegas menolak usulan pengusaha terkait kebijakan penangguhan atau pemotongan dana THR. Sebab, dinilai sangat merugikan kaum buruh di berbagai wilayah Indonesia.

"Satu minggu yang lalu, kami sudah surati presiden Jokowi. Semoga THR tidak dipangkas," pungkas Aziz.

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga menolak keras rencana pengusaha menangguhkan atau memangkas THR sebesar 50 persen.

"Karena itu, KSPI meminta pemerintah tidak mengabulkan usulan pengusaha yang ingin memberikan THR hanya 50 persen dan tidak membayar upah buruh yang diliburkan secara penuh," kata Presiden KSPI Said Iqbal.

Senada, Iqbal menyebutkan ketika upah buruh tidak dibayar penuh, akibatnya daya beli buruh menurun. Apalagi di lapangan, Iqbal mengklaim terdapat ketidakadilan yang memukul daya beli kaum buruh, khususnya di industri tekstil dan garmen.

Seperti di Jawa Barat yang meliburkan buruhnya dengan hanya membayar upah sekitar 25 persen. Di Jawa Tengah buruh hanya dibayar 50 persen bagi mereka yang masih aktif bekerja. Di Jawa Timur terdapat pengusaha yang tidak membayar upah buruh yang tidak bekerja karena mengaku tidak lagi memiliki uang.

"Apalagi kalau pemerintah mengabulkan membayar THR sebesar 50 persen. Maka nasib buruh akan semakin terpuruk," terangnya

Mewakili kaum buruh Iqbal meminta pemerintah untuk menolak keras terkait usulan pengusaha untuk memangkas THR keagamaan bagi karyawannya. Bahkan, dia tidak segan akan menggelar demontrasi sebagai bentuk protes, apabila kebijakan tersebut diterapkan.

Baca Selanjutnya: Pengusaha Minta Pemerintah Beri Keringanan...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini