Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku geram melihat banyaknya pungutan liar (pungli) yang dilakukan para pegawai negeri. Dia meminta kepada masyarakat untuk segera melaporkan jika ada pejabat maupun pegawai KKP yang melakukan pungli.

"Pungli-pungli tidak boleh ada lagi. Kalau masih ada pekerja atau staf di kementerian saya yang bermain-main dengan pungli, yang membuat cost ekonomi tinggi, birokrasi makin panjang, tolong laporkan. Saya punya twitter, nomor handphone diumumkan di situ. Saya tidak akan segan untuk menindak," kata Susi di kantornya, Jakarta, Rabu (12/10).

Menurutnya, jika Indonesia ingin meningkatkan daya saing, birokrasi hitam semacam itu harus benar-benar dihilangkan. Sebab, daya saing Indonesia bisa terus menurun jika tindak korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) tetap ada.

"Jadi kalau ada pungli-pungli kita tiadakan, babat habis. Memang Indonesia ingin transforming. Indonesia ingin competitiveness. Kita baru saja turun dari 37 ke 41 karena korupsi dan birokrasi. Jadi pangkas saja yang tidak perlu," tuturnya.

Dia berharap, pemberantasan pungli di kementeriannya bisa memberikan kepastian hukum bagi para investor. Sehingga, baik pemerintah maupun investor bisa saling mendapatkan keuntungan.

"Saya ingin menegakkan kepastian orang berusaha. Yang tidak ya tidak, yang bisa ya bisa. Saya harap pebisnis memanfaatkan momen seperti ini. Jadi saya harap semua segeralah, ikan sudah banyak sekarang. Bikin kapal, kredit ambil dari perbankan. Kenapa harus jadi agen dari kapal asing," pungkasnya.