Menteri Risma Dipuji Usai Beberkan Strategi Indonesia Tangani Krisis Pangan, Gempa Bumi hingga Banjir di Forum OECD Perancis

Penjelasan Menteri Risma terkait penanganan bencana di Indonesia mendapatkan pujian di Forum OECD Perancis.

Penjelasan Menteri Risma terkait penanganan bencana di Indonesia mendapatkan pujian di Forum OECD Perancis.

Menteri Risma Dipuji Usai Beberkan Strategi Indonesia Tangani Krisis Pangan, Gempa Bumi hingga Banjir di Forum OECD Perancis

Menteri Risma Dipuji Usai Beberkan Strategi Indonesia Tangani Krisis Pangan, Gempa Bumi hingga Banjir di Forum OECD Perancis

Menteri Sosial, Tri Rismaharini menjadi salah satu pembicara dalam Forum Infrastruktur Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) di Perancis, Rabu (10/4) lalu.

Dalam forum internasional tersebut, Risma memaparkan tentang antisipasi, penanganan dan pemulihan pasca bencana di Indonesia berbasis masyarakat.

"Kementerian Sosial telah melatih dan membina lebih dari 25.000 relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dari unsur masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia," 

kata Risma dalam forum tersebut, dikutip dari siaran pers, Kamis (11/4).

Risma menjelaskan Kementerian Sosial memiliki sejumlah program yang melibatkan kontribusi masyarakat. Mulai dari program Tagana Masuk Sekolah untuk melatih penyelamatan diri, evakuasi, termasuk menghadapi gempa, dan tsunami.

Ada program Kampung Siaga Bencana untuk menggalang kesiapan menghadapi bencana di lingkungan yang rawan bencana.

Selain itu ada lebih dari 49.000 pendamping sosial yang dapat membantu saat terjadi bencana dan dalam masa pemulihan setelah bencana.

Ada pula 613 Lumbung Sosial di 328 kabupaten / kota yang dikelola oleh komunitas.

Kelompok ini menyediakan logistik yang dibutuhkan masyarakat ketika terjadi bencana.

Di dalamnya ada persediaan makanan, pakaian, tenda, tanki air, penjernih air, dan peralatan penerangan memakai energi matahari. Cadangan logistik tersebut untuk mengantisipasi isolasi akibat rusaknya infrastruktur transportasi.

Risma mencontohkan penanganan krisis pangan akibat cuaca ekstrem dingin di Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

Dalam hal ini, distribusi bantuan pangan dibantu oleh komunitas-komunitas gereja dan didukung Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Selain itu, Risma juga menjelaskan studi kasus di Wini, Nusa Tenggara Timur terkait bantuan infrastruktur air di daerah bencana dikelola oleh masyarakat.

Program ini telah berhasil meningkatkan penghasilan mereka, melalui penanaman bunga matahari serta sayuran seperti cabai dan tomat.

Semua sumber daya manusia seperti Tagana dan Pendamping Sosial yang mencapai 74.000 personal tersebut terhubung secara digital dengan Command Center.

Dari peringatan yang didapat dari BMKG, hanya perlu waktu 10 menit untuk seseorang menerima instruksi.

Kemudian hanya perlu waktu 30 menit bagi SDM yang menerima instruksi di lokasi bencana melaporkan kondisi sekitar yang disertai foto-foto untuk pengambilan Keputusan di Command Center.

merdeka.com

"Solusi teknologi digital ini telah diimplementasikan melengkapi dan berintegrasi dengan solusi berbasis masyarakat," kata Mantan Wali Kota Surabaya.

Usai memberikan penjelasan, Direktorat Tata Kelola Publik, OECD, Gillian Dorner menanyakan strategi yang dilakukan Risma saat menjadi Wali Kota Surabaya terkait penanganan banjir di kota tersebut. Mengingat Surabaya rentan banjir karena ketinggiannya hanya 2 meter di atas permukaan laut.

Mengenai hal itu, Risnma menjelaskan kemampuan infrastruktur pengendali banjir justru datang dari partisipasi masyarakat sebagai kader lingkungan dalam mengelola sampah.

Dengan melakukan pemilahan dan daur ulang dalam komunitasnya, telah mereduksi sampah Surabaya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi sekitar 35 persen saja per harinya.

"Partisipasi warga tersebut serta didukung pembangunan infrastruktur kota, telah menjadikan Surabaya sebagai kota yang bebas banjir saat itu," tutur Risma.

Sebagai Menteri Sosial, Risma telah menerapkan pengalaman pelibatan komunitas tersebut menjadi strategi di tingkat nasional.

Agar masyarakat dapat dilibatkan, penting untuk memahami apa yang dipikirkan masyarakat untuk menjadi prioritas dalam penanganan dampak bencana.

Contohnya ketika menangani dampak gempa di Padang. Orang tidak mau meninggalkan rumahnya, karena tidak mau meninggalkan harta bendanya.

"Belajar dari budaya tersebut, tenda yang dibutuhkan adalah yang berukuran untuk keluarga yang dirancangnya sendiri, bukan tenda besar yang menampung puluhan orang," tutur Risma.

Dari seringnya gempa di Tanah Air, Risma merancang sendiri rumah tahan gempa, yang telah menjadi model bantuan rumah pasca gempa.

Diharapkan rancangan rumah tanpa gempa tersebut dapat ditiru masyarakat sekitar sebagai bentuk antisipasi gempa.

Pada akhir sesi, penjelasan tersebut telah dicatat sebagai kesimpulan diskusi. Pemulihan infrastruktur seharusnya tidak hanya direncanakan secara 'top-down' (dari pemerintah ke warga).

Melainkan harus memperhatikan yang menjadi pemikiran masyarakat 'bottom-up' atau dari warga ke pemerintah.

Pernyataan Risma pun mendapat dukungan dari Manajemen Bencana McAllister & Craig, merangkap Konsultan World Bank, Barbara Minguez Garcia.

Di akhir sesi, Gillian pun sepakat dengan penjelasan Menteri Risma.

"Infrastruktur harus berorientasi pada warga, persis sama dengan orientasi yang telah diterapkan Mensos Risma di Kementerian Sosial," kata Gillian.

Sebagai informasi, Forum OECD menyelenggarakan diskusi yang bertujuan untuk menggali mekanisme yang efektif untuk melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam upaya membangun ketahanan infrastruktur.

Ketahanan infrastruktur menjadi pembahasan yang penting mengingat ada tren peningkatan bencana alam yang signifikan akhir-akhir ini, seperti banjir, badai, tanah longsor, gempa, serta kekeringan/kebakaran.

Pelibatan masyarakat menjadi isu penting karena tidak mudah dilakukan menurut pengalaman di banyak negara.