Menko Mahfud Matangkan Aturan Baru untuk Pembangunan Papua

Merdeka.com - Menko Polhukam, Mahfud Md mematangkan rancangan Instruksi Presiden terkait pembangunan di Papua. Hal ini disampaikan usai mengadakan rapat dengan beberapa lembaga dan kementerian di kantornya.

"Tadi memantapkan satu instrumen hukum, menyiapkan Inpres penanganan Papua yang lebih komprehensif. Selama ini ada tim milik Bappenas khusus pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial. Ada di sini tim Hankam. Agar menjadi terpadu dan komprehensif itu disambung menjadi satu kesatuan komando," kata Mahfud, di kantornya, Jakarta, Selasa (25/2).

Menurut dia, ini dilakukan agar pembangunan Papua tidak hanya dengan pendekatan keamanan atau militer. "Semua di bawah kendali satu otoritas tim yang dikomando Ketua Bappenas. Itu rancangan Inpresnya," jelas Mahfud.

Dia menuturkan, Inpres baru ini akan memperbarui Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang telah habis 2019.

"Inpres 9 2017 sudah berakhir masa berlakunya. Mau diperbarui sekaligus disambung. Cuma nyambung saja fungsi sehingga koordinasi lebih menyatu, dan terarah," tutur Mahfud.

Pembangunan Papua Habiskan Banyak Dana

Dia mengungkapkan, pembangunan di Papua mengeluarkan dana yang tidak sedikit, namun hasilnya tak terlalu nampak.

"Untuk Papua, anggaran pembangunan sudah luar biasa. Tapi terasa setiap sektor jalan satu di sini, satu di sana, sehingga tidak terpadu. Sekarang lebih dipadukan. Sehingga terlihat bekasnya," ungkap Mahfud.

Senada, Deputi V Kantor Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardhani, mengatakan, apa yang dilakukan pemerintah agar pembangunan Papua lebih baik.

"Ini melanjutkan saja bahwa salah satu fokus presiden tentang Papua adalah soal membangun kesejahteraan Papua. Membangun Papua Secara integratif, holistik, dan perspektif soal budaya, dan mengedepankan orang asli Papua," pungkasnya.

Reporter: Putu Merta

Sumber: Liputan6.com