Menko Darmin Soal Bea Masuk Pangan Impor: Itu Baru Diskusi Saja
Merdeka.com - Pemerintah membuka peluang menaikkan tarif bea masuk atas barang impor terhadap produk holtikultura, hewan beserta turunannya. Kenaikan tarif bea masuk ini bertujuan untuk melindungi para petani dalam negeri atas produk-produk impor.
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, menjelaskan rencana kenaikan bea masuk impor ini sebagai respon pemerintah atas gugatan Amerika Serikat (AS) dan Selandia Baru di WTO. Di mana, Indonesia dianggap menerapkan hambatan impor (restriktif) untuk produk hortikultura, hewan dan produk hewan di periode tertentu.
"Itu kan baru diskusi aja. Kita itu kan Amerika dan New Zealand itu tidak terima pada kebijakan kita dengan ayam dan segala macam, itu karena kita main aturan non tariff barrier. Kalau mau ya pakai tarif saja. Tapi itu baru diusulkan dan diingatkan," kata Menko Darmin di Kantornya, Jakarta, Selasa (3/9).
Menko Darmin mengatakan pengenaan tarif bea masuk tersebut menjadi hal lumrah di dalam sektor perdagangan internasional. Oleh karena itu, untuk melindungi produk holtikultura dalam negeri pemerintah akan berencana memberikan tarif bea masuk.
"Orang pasti mengerti kita lagi main curang. Nah supaya tidak ada alasan, kalau masih mau melindungi, pakai tarif dong," kata dia.
"Tarif itu kan lebih transparan. Itu rumusnya, secara hukum internasional. Jangan kemudian tanya berapa tarifnya karena belum disiapkan, belum menghitung," tandasnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Hortikultura, Prihasto Setyanto, mengatakan rencana kenaikan ini merupakan instruksi dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Di mana, pada prinsipnya pemerintah menginginkan agar produksi dalam negeri berkualitas dan tidak tergantung pada impor.
"Tadi ada saran saran dari Pak Menko (Darmin Nasution). Tapi nanti yang menjelaskan baiknya Pak Menko saja," kata dia.
Menerima permintaan tersebut, pihaknya pun akan mengkaji rencana kenaikan tarif bea masuk tersebut. Sebab, dalam perbincangan belum merumuskan berapa besaran tarif yang akan ditetapkan nantinya. "Nanti kita perhatikan terkait tarifnya atau bea masuk. Kita akan diskusikan lagi di internal," imbuh dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Q&A: Fakta dan Penjelasan Lengkap Aturan Pembatasan Barang dari Luar Negeri yang Diizinkan Masuk oleh Bea Cukai
Salah satu aturan tersebut memberikan kewenangan kepada Bea Cukai untuk melakukan penataan kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor
Baca SelengkapnyaKetahui Daftar Barang Impor yang Diizinkan Masuk Bea Cukai
Pemerintah ingin memastikan agar masyarakat tidak melakukan hal ini setibanya pulang dari luar negeri dengan barang impor.
Baca SelengkapnyaPulang Melancong dari Luar Negeri, Bea Cukai Batasi 5 Barang Impor Penumpang Berikut Ini
Pembatasan ini implementasi dari dari Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bukan karena Diskon, Bos Penyewa Toko di Mal Cemas Stok Lebaran Kosong Gara-Gara Kebijakan Ini
Pengusaha mendukung kebijakan lartas impor yang diharapkan bisa melindungi produk dalam negeri dari produk ilegal dengan harga miring.
Baca SelengkapnyaBeras Impor 500.000 Ton Masuk Indonesia Mulai Januari 2024, Asalnya dari Thailand dan Pakistan
Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi memaparkan, proses importasi beras ini masih berasal dari negara-negara langganan Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah
Khusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaBeras Bulog Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Wapres Minta Bawaslu Selidiki Dugaan Politisasi
Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca Selengkapnya