Menkeu Purbaya Bantah Kirim Balpres Ilegal Sitaan untuk Korban Bencana Sumatra

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bantuan luar negari untuk korban bencana Sumatera tidak dikenakan pajak asalkan mengikuti regulasi yang berlaku

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menolak pemberian Insentif Pajak BUMN untuk aksi korporasi, menegaskan bahwa asesmen akan dilakukan sesuai kondisi komersial.

Isu tersebut mencuat setelah dibagikan oleh seorang warga diaspora Indonesia yang tinggal di Singapura.

Penghapusan utang ini terutama menyasar pinjaman Pemda untuk pembangunan infrastruktur yang rusak atau bahkan hilang akibat bencana.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sempat diskusi dengan Presiden Prabowo soal barang ilegal pakaian ballpres untuk korban bencana di Sumatera

Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan pakaian balpres impor ilegal disalurkan untuk korban bencana Sumatra.

"Lebih baik saya membeli baju baru untuk dikirim daripada balpres. Itu ilegal," kata Menkeu Purbaya.

Arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang melarang masuknya pakaian bekas impor menjadi perhatian khusus Kanwil Bea Cukai Jateng-DIY.

Menkeu Purbaya menegaskan akan menghentikan barang impor ilegal.

Sebab, larangan penjualan barang bekas bukan dalam konteks penerimaan negara, tapi soal apakah itu legal diperjualbelikan atau tidak.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tetap bakal menolak legalisasi penjualan baju bekas alias thrifting, meskipun para pedagangnya mau membayar pajak dari barang jualan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggelar konferensi pers terkait kabar terkini APBN, Kamis (20/11).

Purbaya mengatakan, pembukaan segel dilakukan bersama petugas Bea Cukai Jakarta.

Purbaya menegaskan seluruh transaksi di pelabuhan harus menggunakan rupiah.

Menurut Purbaya fundamental ekonomi dan kondisi fiskal Indonesia masih kuat.

Menurut Purbaya, kondisi ini mengganggu pasokan bahan baku impor.

Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) sedang berupaya menemukan strategi untuk mengundang kembali investasi modal agar masuk ke dalam negeri.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, menurut Menkeu Purbaya, tidak akan membahayakan kesehatan fiskal negara.

Rumor ini beredar usai Purbaya menghadiri Rapat Paripurna terkait revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK.

Oleh karenanya, Purbaya meyakini pelaporan pajak dan bea cukai bakal terus meningkat hingga tahun-tahun berikutnya.

Kata Purbaya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar gejolak rupiah tetap terkendali. Salah satunya melalui intervensi di pasar obligasi.

Sebagai perbandingan, defisit APBN per 31 Maret mencapai 0,93 persen PDB atau Rp240,1 triliun.

Menkeu memberikan sinyal akan ada penghematan anggaran program MBG lanjutan, meski ia belum merinci detail rencana ke depan.

Realisasi pembiayaan utang tercatat sebesar Rp7 triliun atau 4,9 persen dari target APBN senilai Rp143,1 triliun.