Merdeka.com - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menegaskan, bahwa anggaran pembiayaan untuk pembangunan LRT (light rail transit) tidak sepenuhnya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk menutupi besarnya biaya tersebut, pemerintah membangun skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Diketahui, LRT Jabodebek tahap 1, dengan struktur melayang sepanjang 44,43 km menelan biaya pembangunannya mencapai Rp22,8 triliun atau sebesar Rp513,8 miliar per km. Sedangkan LRT Jakarta pada struktur layangnya sepanjang 5.8 km total pembangunannya mencapai Rp5,9 triliun atau sebesar Rp1,02 triliun per km.

"Kebaikan yang lain adalah tidak semua ini merupakan uang pemerintah," kata dia usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau LRT di TMII, Jakarta, Rabu (9/6).

Menhub Budi mengatakan, bahwa PT KAI hanya mendapatkan anggaran Rp7,6 triliun. Sisanya merupakan uang berbentuk pinjaman dan skema KPBU mencapai Rp20 triliun. "Nah skema KPBU ini menjadi suatu bentuk skema yang menjadi model di berbagai kota yang lain," jelasnya.

Pembangunan LRT ini bisa terwujud berkat konsorsium dari PT KAI, Adhikarya, LEN dan PT INKA, sehingga bisa membangun produk LRT ini menjadi suatu kenyataan dengan kualitas yang tidak kalah dengan negara-negara yang lain.

Diketahui pembangunan LRT Jabodebek tahap 1 terdiri dari beberapa lintasan. Rinciannya, pertama, lintas pelayanan rute Cawang-Cibubur sepanjang 14,8 kilometer yang saat ini pembangunannya mencapai 93,8 persen. Kedua, lintas pelayanan rute Cawang-Dukuh Atas sepanjang 11 kilometer, yang saat ini mencapai 84,3 persen. Dan, ketiga, lintas pelayanan rute Cawang-Bekasi Timur sepanjang 18,4 kilometer, yang saat ini mencapai 90,9 persen.