Mendagri Tjahjo beberkan modus korupsi di banyak daerah

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui masih banyak daerah di Indonesia yang rawan terhadap korupsi. Buktinya, kasus korupsi ini menjerat beberapa kepala daerah karena tersandung dana hibah, bantuan sosial, retribusi, dan pajak.

"Semalam saya tidak bisa tidur ditelepon KPK. Mereka bilang kalau terpaksa besok akan panggil 6 kepala daerah, buktinya sudah cukup. Pernah sedang rapat paripurna DPRD bubar, digeledah KPK seluruh anggota DPRD ditemukan masing-masing Rp 2,5-5 juta. Hebatnya KPK," kara Tjahjo di Jakarta, Rabu (7/12).

Menurutnya, banyak modus yang dilakukan oleh para kepala daerah tersebut untuk melakukan praktik penyimpangan. Salah satunya dengan menyelipkan uang atau benda lainnya di salam oleh-oleh.

"Di kantor saya digeledah KPK, orang bawa oleh-oleh kan boleh. Bawa lumpia kan boleh, tapi KPK tahu di bawah lumpia ada amplop. Bodohnya ditulis kepada siapa kepada siapa. Kok tahu? Ya dari oknum SKPD daerah sendiri. Gotong royong tidak ikhlas," imbuhnya.

Untuk itu, dia meminta agar seluruh pegawai dan pejabat di pemerintahan daerah untuk bersama-sama melawan korupsi. Sebab, dengan adanya korupsi, maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi daerah yang berimbas pada perekonomian nasional.

"Saya yakin teman-teman paham karena kalau setiap hari menteri bisa diganti, tapi kalau kepala daerah bagaimana cermati dinamika yang ada, latar belakang geografis daerah untuk kemaslahatan daerah bersama," jelas Tjahjo.